Ilustrasi. Ffoto: Antara/SYAIFUL ARIF
Ilustrasi. Ffoto: Antara/SYAIFUL ARIF

Tanggap Darurat Covid-19 di DKI Jakarta Dinilai Belum Efektif

Ekonomi virus corona covid-19
Ilham wibowo • 29 Maret 2020 15:14
Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai status tanggap darurat virus korona baru (covid-19) yang kembali diperpanjang Pemerintah DKI Jakarta belum efektif. Penerapan physical distancing belum secara total diterapkan untuk menekan jumlah masyarakat tertular wabah.
 
"Memang status darurat ini perlu diperpanjang tapi menurut saya tidak cukup hanya itu, Pemerintah DKI belum jalan untuk menyiapkan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat sampai kelurahan serta tingkat RT/RW," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad kepada Medcom.id, Minggu, 29 Maret 2020.
 
Tauhid menilai bahwa jajaran Pemda DKI Jakarta sangat berperan penting untuk mendorong sosialisasi bahaya penularan wabah kepada masyarakat. Organisasi masyarakat pun dinilai belum diberdayakan secara masif.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sosialisasi RT RW belum berjalan efektif termasuk bagiamana memberdayakan organisasi sosial masyarakat pada tingkat bawah supaya physical distancing atau social distancing itu bisa berjalan efektif," ungkapnya.
 
Menurut Tauhid, dari sisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah sangat terdampak langsung dari penetapan status darurat virus korona ini. Pemda DKI Jakarta disarankan segera memperkuat ketahanan warga dengan memberikan bantuan langsung kebutuhan bahan pokok.
 
"Pemda DKI perlu menyisir oleh perangkatnya yang katakanlah memang wajib diberikan bantuan, sembako dan sebagainya selama lockdown periode kedua ini. Jangan sampai mereka yang di periode pertama berkurang pendapatan dan di periode kedua sana sekali tidak mendapatkan," ungkapnya.
 
Tauhid menilai imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar warganya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) perlu ditingkatkan dengan regulasi. Ketegasan dinilai penting untuk memutus rantai penularan terutama di kawasan perkantoran.
 
"Belum sinkron dengan kebijakan larangan beraktifitas di pusat ekonomi yang masih belum berjalan efektif, perkantoran masih buka dan mobilitas orang kerja masih tinggi," tuturnya.
 
Masalah kesehatan, kata Tauhid, perlu menjadi fokus utama sebagai mesin penggerak perekonomian. Status darurat pun mestinya dilakukan dengan koordinasi bersama Pemerintah daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor.
 
"Intinya karantina wilayah di DKI harus berjalan dan menggandeng kota sekitar karena mobilitas ini tidak cuma Jakarta tapi pulang pergi ke luar Jakarta juga banyak," tuturnya.
 
Tauhid menambahkan dalam status darurat, penting untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Kepanikan masyarakat dalam pun perlu diatasi dengan menyediakan stok barang yang memadai dengan harga yang sesuai.
 
"Masyarakat yang panik ujungnya akan terjadi reaksi sosial berlebihan. Jakarta dalam keadaan genting dengan lonjakan penularan yang tinggi," pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif