Jaringan gas. Foto : Kementerian Esdm.
Jaringan gas. Foto : Kementerian Esdm.

Pembangunan Infrastruktur Gas Harus Tetap Jalan

Ekonomi bumn gas
Suci Sedya Utami • 18 Mei 2020 19:21
Jakarta: Pandemi covid-19 membuat permintaan dan harga komoditas energi termasuk gas mengalami penurunan. Namun demikian, pembangunan infrastruktur gas dinilai masih menjadi hal yang penting dilakukan di masa saat ini.
 
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Soerjaningsih mengatakan pihaknya tetap optimistis memandang pandemi covid-19 akan segera berakhir.
 
Bahkan pada saat musim dingin tiba diharapkan harga akan bisa berbalik ke posisi semula meskipun di 2021 diperkirakan akan tertekan dan akan naik lagi di 2020. Soerjaningsing mengatakan dari neraca gas nasional untuk 2020-2030, secara nasional Indonesia akan mengalami penurunan pasokan gas yang drastis.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun akan ada peningkatan permintaan dari industri terutama di sektor kelistrikan sejalan dengan adanya kewajiban mengenai konversi pembangkit yang selama ini menggunakan diesel menjadi gas. Serta kebutuhan kilang-kilang PT Pertamina (Persero) yang saat ini dalam proses pembangunan.
 
Apalagi, kata Soerjaningsih, beberapa wilayah bahkan mengalami kondisi defisit gas. Sehingga membuat pemerintah untuk membatasi ekspor gas dan diutamakan untuk dipasok pada wilayah yang mengalami defisit gas yang besar.
 
"Jadi kalau ditanya apakah pembangunan infrastruktur gas masih feasible? Saya bilang masih feasible kalau melihat demand dan juga supply yang menurun drastis," kata Soerjaningsih dalam virtual discussion bertajuk menarikkan membangun infrrastruktur gas saat harga komoditas gas rendah, Senin, 18 Mei 2020.
 
Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan hal serupa. Susilo memandang pembangunan infrastruktur gas amat sangat feasible. Namun, dirinya menggarisbawahi, harus dpilah-pilih infrastruktur tersebut berdasarkan prioritas penggunanya.
 
"Menurut saya amat sangat feasible secara masif, tapi harus dipilih-pilih. Bangun jaringan gas (jargas) oke, regas juga harus. Dengan demikian akan terjadi pergerakan ekonomi," kata Susilo.
 
Sementara itu, Komite Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas Jugi Prajogio mengatakan pemilihan infrastruktur yang mesti dibangun menjadi sangat pentinhg. Misalnya saja untuk pembangunan pipanisasi bagi sektor kelistrikan dan industri menurut Jugi akan sangat mubazir.
 
Pasalnya serapan gas untuk PLN mengalami penurunan 20-70 persen saat itu. Kemudian juga untuk industri yang melalui gas pipa juga turun 70 persen, industri yang melalui CNG jua turun 50 persen, dan penyaluran gas untuk segmen hotel, restoran dan kafe melalui CNG atau LNG juga turun 70 persen.
 
Ia bilang yang paling utama saat ini adalah mengembalikan penyaluran pada pipa-pipa tersebut agar kembali normal sejalan dengan perminaan yang nantinya diharapkan akan normal saat pandemi covid berakhir.
 
"Kalau kita bangun sekatang untuk PLN dan industri saya enggak menyarankan. Lebih baik demand-nya tumbuh dulu," ujar Jugi.
 
Kendati demikian, Jugi memandang masih ada beberapa sektir yang prospektif jika infrastrukturnya dibangun saat ini. Misalnya saja jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga.
 
Di masa pandemi covid-19 membuat banyak orang lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah. Bagi ibu rumah tangga tentu akan lebih banyak memasak dan membutuhkan pasokan gas.
 
Selain itu, menurut Jugi, perencanaan pembangunan infrastruktur gas juga tetap penting dilakukan saat ini. Mengingat progres pembangunan infrastruktur gas membutuhkan waktu yang amat panjang. Misalnya saja untuk membangun pipanisasi sepanjang 250 km dengan diameter 18 inch dibutuhkan waktu 2-3 tahun sejak groundbreaking.
 
Peran Swasta
 
Di sisi pendanaan, Susilo memandang dalam membangun infrastruktur tersebut dibutuhkan peran swasta, sebab anggaran pemerintah sangat terbatas. Namun, pemerintah juga harus memberikan kemudahan pada swasta yang masuk agar bisa membangun infrastruktur gas secara merata.
 
Selain itu, lanjut Susilo, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana-dana murah yang selama ini banyak yang mengendap akibat covid-19.
 
"Dana-dana murah, dana yang mendem akan menyebabkan cost development daripada prioritas infrastruktur menjadi sangat feasible," jelas Susilo.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif