Ilustrasi: Foto Antara/Oky Lukmansyah
Ilustrasi: Foto Antara/Oky Lukmansyah

Efektivitas Bansos Tergantung Akurasi Data

Ekonomi Virus Korona bansos
Suci Sedya Utami • 12 Mei 2020 08:11
Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebagai kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam merespons covid-19 di Indonesia. Salah satu dari kebijakan tersebut ialah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini telah bertransformasi menjadi program sembako.
 
Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan permasalahan mengenai data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi polemik belakangan ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Bukan tanpa sebab, hal ini dapat terjadi jika pemerintah tidak segera memperbaharui data KPM dan melakukan sosialisasi mengenai hal ini.
 
Transparansi mengenai data penerima bantuan sosial, termasuk BPNT atau program sembako diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari supply-side dan demand-side.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari sisi supply, kata Pingkan, adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis. Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemerintah berkolaborasi dengan elemen masyarakat yang juga bahu-membahu meringankan beban mereka yang terdampak dengan melakukan donasi dan aksi solidaritas.
 
Menurut dia, gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Sedangkan untuk sisi demand, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan.
 
"Selain transparansi data, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan," kata Pingkan, dalam keterangan resminya, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Data KPM selama ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial. Melihat sebaran masyarakat prasejahtera yang cukup merata, pemerintah pusat perlu terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal pendataan tersebut.
 
Peran serta dari pemerintah daerah, baik di tingkat kkabupaten atau kota hingga provinsi menjadi sangat krusial karena menjadi corong terdepan untuk menangkap situasi di daerah masing-masing. Tidak ditampik, pendataan DTKS memang dilakukan secara berkala.
 
Hanya saja, menurut Pingkan, di tengah situasi pandemi seperti ini, semakin banyak masyarakat yang terdampak dan menjadi rentan sehingga pendataan ulang perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat untuk kemudian dapat diolah di tingkat pusat sebagai acuan pembuatan kebijakan yang berbasis pada fakta di lapangan.
 
Selain pendataan ulang, proses verifikasi yang valid atas data para KPM juga diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi memastikan validitas data KPM dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya.
 
Pendataan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu silam merupakan salah satu contoh yang dapat diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Hal ini juga penting untuk memastikan penerima bantuan tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan skema yang lain.
 
Hal itu mengingat kebijakan jaring pengaman sosial memiliki pos alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peran aktif dari daerah sangat dibutuhkan.
 
BPNT atau program sembako merupakan skema bantuan untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat prasejahtera. Untuk itu, sangat penting memastikan penyaluran BPNT ini tepat sasaran agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap para KPM.
 
Setidaknya terdapat 24,9 juta masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dan 115 juta masyarakat kelas menengah rentan yang dapat terdampak dari pandemi covid-19.
 
Merespons situasi tersebut, pemerintah telah melakukan penyesuaian pada program dengan melakukan peningkatan jumlah KPM dari 15,2 juta menjadi 20 juta hingga peningkatan jumlah manfaat yang diberikan, yaitu dari Rp150 ribu per KPM per bulan (Januari-Februari) menjadi Rp200 ribu per KPM per bulan (Maret-Desember).
 
Namun, transformasi tersebut tidak akan efektif jika tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah perlu membenahi proses pendataan KPM.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif