Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga. Foto : Medcom.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga. Foto : Medcom.

Stafsus Erick Thohir: Rangkap Jabatan Komisaris Hal yang Wajar

Ekonomi BUMN
Annisa ayu artanti • 29 Juni 2020 10:39
Jakarta: Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan rangkap jabatan komisaris merupakan isu lama. Hal itu dikatakannya menanggapi isu yang dilempar oleh Ombudsman yang menyatakan banyak komisaris BUMN yang melakukan rangkap jabatan.
 
Arya bilang suatu hal yang lumrah jika komisaris khususnya perwakilan pemerintah merangkap jabatan komisaris. Sebab, pada Undang-Undang perseroan terbatas perusahaan pelat merah adalah milik negara.
 
"Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris-komisaris di BUMN. Maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan tersebut," katanya di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jika jabatan komisaris diduduki oleh orang di luar pemerintah, lanjut Arya, pasti diisi oleh orang yang mempunyai kapabilitas di suatu lembaga dan memiliki pemahaman yang berkaitan serta dibutuhkan oleh perusahaan.
 
"Ataupun dari lembaga-lembaga lainnya yang punya kaitan industri tersebut ataupun kebutuhan untuk masalah hukum dan sebagainya," ucapnya.
 
Sebenarnya, tambah Arya, jabatan komisaris bukan hanya diisi dari orang pemerintahan saja. Tetapi ada jabatan komisaris independen yakni jabatan komisaris yang merupakan perwakilan pemegang saham publik.
 
Baca: Ombudsman: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan
 
"Itu logika umum. Di mana-mana juga pastinya harus ada mewakili, kalau enggak siapa yang mewakili pemerintah dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut kalau bukan dari unsur pemerintah," ujarnya.
 
Arya juga menekankan jabatan komisaris bukan jabatan struktural atau fungsional. Komisaris bertugas mengawasi kinerja perseroan. Adapun gaji yang diterimanya adalah honorarium.
 
"Kalau dia rangkap jabatan gaji namanya. Tapi honorarium dan sangat biasa di pemerintahan kalau ada namanya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu maka ada tambahan honorarium bagi pejabat-pejabat tersebut," tukasnya.
 
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan indikasi rangkap jabatan yang dilakukan 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN dan 167 orang melakukan hal yang sama pada anak perusahaan. Temuan ini berdasarkan data pada 2019.
 
"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat konferensi pers virtual, Minggu, 28 Juni 2020.
 
Ia menambahkan, para komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif