Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: MI/Ramdani

BPJS Kesehatan Tuntaskan Pembayaran Seluruh Klaim RS

Ekonomi BPJS Kesehatan
Eko Nordiansyah • 02 Juli 2020 09:52
Jakarta: BPJS Kesehatan menerima iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dari pemerintah sebesar Rp4,05 triliun. Iuran tersebut akan dibayarkan untuk klaim rumah sakit yang jatuh tempo.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan penerimaan iuran PBI APBN di muka menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sekaligus menjaga likuiditas rumah sakit di tengah pandemi covid-19.
 
"Posisi utang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp3,7 triliun. Begitu iuran PBI APBN ini kami terima, langsung kami distribusikan untuk melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Jadi tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi rumah sakit yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi. Untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iqbal menjelaskan BPJS Kesehatan akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN ditambah dengan penerimaan iuran lainnya untuk membayarkan klaim tepat waktu atau sesuai dana yang tersedia. Adapun penyesuaian iuran dilakukan demi memastikan kesinambungan Program JKN-KIS dan perbaikan layanan.
 
Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) disesuaikan menjadi Rp150 ribu untuk kelas I, Rp100 ribu untuk kelas II, dan Rp42 ribu untuk kelas III.
Namun khusus kelas III, di 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp25.500, sisanya sebesar Rp16.500 dibiayai oleh pemerintah.
 
“Dengan berlakunya nominal iuran yang baru, diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai. Di sisi lain, kami tetap butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS yang sehat,” tambah dia.
 
Hingga Mei 2020, kolektabilitas iuran PBPU naik dari 60 persen menjadi 73,68 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS untuk membayar iuran semakin meningkat.
 
Dari 220,6 juta peserta JKN-KIS, sekitar 60 persen peserta dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Selain itu, juga ada iuran untuk aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri.

 
Hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun. Di 2019 saja, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp48,71 triliun. Sementara untuk tahun ini, pemerintah akan membayar segmen PBI APBN sebesar Rp48,74 triliun. Belum lagi untuk segmen PBI APBD.
 
“Masyarakat kami harapkan dapat ikut turun tangan menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS. Dimulai dari hal yang sederhana saja, misalnya mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS selagi sehat, membayar iuran JKN-KIS secara rutin, tepat waktu, dan tidak menunggak, serta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih,” pesan Iqbal.

 

(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif