Ilustrasi sektor perikanan - - Foto: setkab
Ilustrasi sektor perikanan - - Foto: setkab

Plafon KUR Perikanan Naik Jadi Rp50 Juta

Ekonomi perikanan kur
Antara • 01 Agustus 2020 19:50
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro meningkat dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta. Pelaku usaha di sektor perikanan diharapkan memanfaatkan fasilitas tersebut.
 
"Para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas KUR, terlebih plafon KUR mikro bisa mencapai Rp50 juta," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo dikutip dariAntara, Sabtu, 1 Agustus 2020.
 
Hingga semester pertama 2020, realisasi dana KUR untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp1,8 triliun untuk 56.858 debitur yang terdapat di seluruh Indonesia. Bidang usaha yang paling banyak memanfaatkan dana ini adalah usaha budidaya sebesar Rp687,4 miliar untuk 19.012 debitur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Realisasi bidang lain, lanjutnya, adalah penangkapan ikan sebesar Rp483,7 miliar untuk 15.913 debitur, perdagangan hasil perikanan sebesar Rp447,4 miliar untuk 14.647 debitur, jasa perikanan sebesar Rp137,9 miliar untuk 4.832 debitur, dan pergaraman sebesar Rp6,2 miliar untuk 156 debitur.
 
"Untuk pengolahan ada 2.271 debitur dengan total kredit sekitar Rp82 miliar," tambah dia
 
Senada, Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP, Catur Sarwanto memaparkan realisasi KUR pada semester satu 2020 telah mencapai 61,5 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp3 triliun.

 
Guna membantu pelaku usaha terdampak covid-19, pemerintah telah menerbitkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19.
 
Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian penyalur KUR.
 
"Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020," jelas Catur.
 
Selain itu, terdapat relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi covid-19.
 
Perlakuan khusus juga diberikan bagi calon penerima KUR yang terdampak pandemi di antaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR. Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya.
 
"Kemudian relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah," tukas Catur.

 

(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif