Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat konferensi pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat konferensi pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id.

40 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dikebut Rampung 1 Bulan

Ekonomi Sri Mulyani Omnibus Law Airlangga Hartato
M. Ilham Ramadhan Avisena • 08 Oktober 2020 12:58
Jakarta: Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu kepada jajarannya untuk membuat serta menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) selama satu bulan.
 
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 7 Oktober 2020. "Arahan dari Bapak Presiden, untuk seluruhnya ada sekitar 40 aturan turunan yang terdiri dari 35 PP dan lima Perpres untuk diselesaikan dalam waktu satu bulan walaupun perundang-undangan membolehkan tiga bulan. Itu target yang diberikan presiden," ujar Menteri Koordinator Perekonomian dalam konferensi Pers, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Diketahui Rancangan Undang Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, UU yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal itu mencakup sembilan bidang yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, ketenagakerjaan, pengenaan sanksi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah dan administrasi pemerintahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada klaster investasi dan proyek pemerintah misalnya, pemerintah akan membentuk Lembaga Pengelola Investasi/Sovereign Wealth Fund (LPI/SWF). Dalam pasal 165 ayat 2 UU Cipta Kerja disebutkan, pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pihaknya sedang menyusun PP terkait pembentukan LPI tersebut. Dia bilang, sumber modal awal dari LPI berasal dari aset negara, aset BUMN dan sumber lainnya.
 
"Modal awalnya adalah terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMM dan sumber lainnya. Sedang dibahas adalah ekuitas dana tunai bisa mencacpai Rp30 triliun, BMN, saham negara pada BUMN dan piutang negara," imbuhnya.
 
"Saat ini kita sedang membuat PP, ini diminta untuk paling cepat selesai. Dalam PP itu akan diatur mengenai LPI, penyertaan modal akan ditentukan dalam PP. kita berharap nilainya akan mencapai Rp75 triliun," tambah Sri Mulyani.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif