Lahan garam di NTT. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Lahan garam di NTT. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Butuh Kerja Keras untuk Mencapai Swasembada Garam

Ekonomi garam produksi garam kemenko maritim
Eko Nordiansyah • 04 Desember 2020 19:03
Jakarta: Rencana swasembada garam tak mudah direalisasikan karena kebutuhan yang terus meningkat. Tahun ini kebutuhan garam nasional sebesar 4,6 juta ton, dan diproyeksikan meningkat seiring dengan pertumbuhan industri pengguna seperti industri kimia, aneka pangan, dan lainnya.
 
Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan hampir kebanyakan garam yang dihasilkan oleh rakyat memiliki kadar natrium klorida (NaCl) di bawah 92 persen. Sedangkan yang dibutuhkan oleh industri adalah kualitas NaCl diatas 97 persen.
 
"Untuk memenuhi kebutuhan garam industri kita masih butuh waktu, namun untuk konsumsi kita sudah selesai lakukan," kata Safri dalam webinar 'Mampukah Indonesia Swasembada Garam' di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan lahan garam saat ini 22.831 hektare (ha) dan ditargetkan menjadi 30 ribu ha melalui program ekstensifikasi. Hanya saja program ini baru akan menghasilkan tiga juta ton garam, jika dihitung rata-rata produktivitas 100 ton per ha dalam cuaca normal.
 
Namun demikian, peningkatan kuantitas produksi garam industri nasional terus dilakukan melalui pembuatan lahan baru dan program strategis lainnya. Kemenko Marves akan fokus mengawal ekstensifikasi lahan garam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
 
Pemerintah juga akan membangun pabrik pengolah garam dan Pembangunan Pabrik Garam Tanpa Lahan (PLTU). PLTU tersebut diharapkan akan mampu memproduksi garam industri sekitar 100 ribu ton per tahun, yang pembangunan pilot plant akan dimulai tahun depan.
 
Selain itu, keterlibatan pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan untuk membangun industri garam nasional. Masuknya swasta akan membawa teknologi pembuatan garam. Sayang para investor ini juga menghadapi banyak kendala seperti perizinan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya.
 
Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menambahkan investasi garam membutuhkan dukungan dari pemerintah. Misalnya saja dukungan yang berkaitan dengan kemudahan perizinan dan infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan.
 
"Soal perizinan lahan ini memang masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan pemerintah. Begitu juga dengan jalan dan pelabuhan. Di Teluk Malaka itu berdekatan dengan lautan hindia, jadi membutuhkan kapal pengangkut garam yang sangat besar," jelas dia.
 
Sementara pengamat ekonomi Faisal Basri meyakini investor dalam negeri mampu menanamkan investasinya di sektor industri garam, tanpa perlu dari investor luar negeri. Apalagi garam dinilai sangat strategis meski belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
 
"Garam begitu penting bagi kehidupan, tapi masih dilihat kecil oleh pemerintah. Wajar jika tidak ada proyek strategis nasional yang mengarah ke sana. Yang dibangun jalan tol, bukan jalan ke sentra-sentra pabrik garam," ungkapnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif