Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - - Foto: dok MI
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - - Foto: dok MI

Jangan Panik, Pengetatan PSBB Bukan Pelarangan Kegiatan Masyarakat

Ekonomi Virus Korona Airlangga Hartarto PSBB pandemi covid-19
Eko Nordiansyah • 07 Januari 2021 12:31
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan merupakan pelarangan kegiatan masyarakat. Kebijakan tersebut ditetapkan demi menekan kasus covid-19 yang terus melonjak.
 
"Pertama, ini ditegaskan bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Kedua, masyarakat tidak panik atau jangan panik," kata Airlangga dalam video conference di Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021.
 
Ia menegaskan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini dilakukan dengan mencermati perkembangan pandemi covid-19 saat ini. Pemerintah juga menggunakan empat kriteria untuk menentukan provinsi atau kabupaten/kota yang diterapkan pengetatan PSBB kembali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama, kriteria yang ditetapkan adalah tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun tiga persen. Kedua, daerah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu sebesar 82 persen.
 
"Selanjutnya, daerah dengan tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sebesar 14 persen. Daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen," ungkap dia.
 
Adapun pembatasan yang diterapkan adalah aktivitas perkantoran hanya 25 persen, sehingga 75 persen lainnya menerapkan work from home (WFH). Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar akan tetap dilaksanakan secara daring.

 
Untuk sektor esensial tetap bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasi, kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan. Layanan makan di tempat di restoran dan mal hanya 25 persen dari kapasitas dengan operasional hingga pukul 19.00.
 
Sementara sektor konstruksi bisa 100 persen dilakukan, tempat ibadah dibatasi 50 persen, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya ditiadakan. Terakhir, pemerintah membatasi kapasitas dan operasional untuk moda transportasi umum. 
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif