Ilustrasi vaksinasi. Foto: dok MI/Andri Widiyanto.
Ilustrasi vaksinasi. Foto: dok MI/Andri Widiyanto.

Memasuki Era Living with Covid-19

Ekonomi Analisis Ekonomi covid-19 Berdampingan dengan Covid-19
Medcom • 23 Oktober 2021 13:32
SELAMA pemberlakuan PSBB maupun PPKM, banyak aktivitas ekonomi terpukul. Mobilitas masyarakat terhenti, belum lagi dampak sosial psikologis, dan yang terkena hantaman paling berat adalah kelompok rentan. Padahal, sekitar 70 persen masyarakat Indonesia diperkirakan masih masuk kelompok rentan ini. Kelompok ini adalah kelompok yang belum menjadi kelas menengah, yang setiap saat bisa kembali hidup di bawah garis kemiskinan.
 
Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan sertifikat vaksin yang datang belakangan justru dapat memperpanjang realitas keterpurukan itu. Berlakunya kebijakan sertifikasi vaksin menandakan pemerintah tidak betul-betul mempelajari dampak berat masa-masa pembatasan seperti PSBB dan PPKM darurat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
 
Penggunaan kebijakan sertifikat vaksin untuk membuka aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada esensinya adalah bersifat diskriminatif. Padahal vaksin hanyalah salah satu upaya untuk menangani pandemi covid-19. Terlebih lagi vaksin-vaksin yang ada sekarang ini tidak bisa menjamin seseorang tidak terkena dan menularkan covid-19.

Daya lindung vaksin

Lebih dari itu, daya lindung vaksin-vaksin yang ada ternyata cenderung menurun dengan perjalanan waktu. Alasan yang sering diungkapkan adalah vaksin dapat mencegah keparahan dan kematian seseorang jika terkena covid-19. Tetapi pendapat ini mulai mendapatkan tantangan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Israel, Portugal, maupun Singapura. Semuanya akhirnya kembali kepada kondisi kesehatan seseorang sebelum terkena covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Studi terbaru yang dipublikasikan oleh European Journal of Epidemiology dengan judul Increases in Covid-19 are Unrelated to Levels of Vaccination Across 68 Countries and 2.947 Counties in the United States (Subramanian & Kumar, 2021) juga menunjukkan ketiadaan korelasi antara persentase penduduk yang telah tervaksin dosis penuh dan kemunculan kasus-kasus covid-19. Studi justru menemukan ada sebuah hubungan positif marginal antara negara-negara yang mempunyai prosentase tinggi vaksinasi dosis penuh dengan peningkatan kasus covid-19, juga tidak ditemukan fakta peningkatan persentasi vaksinasi dengan penurunan kasus-kasus covid-19.
 
Cukup aneh bahwa covid-19 yang awalnya adalah persoalan kesehatan, tiba-tiba bergeser menjadi persoalan legalitas tertulis/elektronik. Akibat dari berlakunya sertifikasi ini banyak aktivitas masyarakat tidak kunjung efektif bergerak, terutama aktivitas ekonomi, yang mana sudah setahun lebih terpuruk. Ada kecenderungan pemerintah hanya memandang persoalan kesehatan semata dari aspek formalitasnya, seperti vaksinasi yang harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat, hal ini semestinya tak dijadikan model untuk memulai kebiasaan baru dimasa pandemi.
 
Persoalan kesehatan adalah lebih dari sekadar persoalan vaksinasi, hal ini terkait pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat/tidur yang cukup, dan menjaga pola fikir positif, vaksinasi hanyalah salah satu aspek saja bagi yang membutuhkan, dan tetap harus bersifat voluntary.
 
Vaksinasi yang dipaksakan dengan berbagai cara, seperti dengan penerapan kebijakan sertifikat vaksin, justru dapat melanggar hak otonomi kesehatan rakyat yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak mendapatkan bantuan saat terjadi wabah yang diatur oleh Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, hak kebebasan perjalanan domestik (darat, laut, dan udara) yang diatur oleh Pasal 41 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan lebih jauh lagi tentunya Pasal 27 ayat 2 UUD 45 terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan dan Sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 
Ditambah lagi belum semua yang sudah divaksin itu otomatis mengantongi sertifikat, mengingat aplikasi penampil sertifikatnya, PeduliLindungi, masih mengandung banyak masalah. Ada orang tervaksin tetapi datanya belum masuk, customer service yang buruk untuk dihubungi, dan lain sebagainya termasuk potensi kebocoran data masyarakat yang tinggi. Juga masih banyak anggota masyarakat yang tidak memiliki smartphone. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah.
 
Jika kebijakan sertifikat vaksin ini diteruskan, pemerintah terkesan melakukan pengambilan hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat yang tak memiliki dokumen digital. Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk kembali beraktivitas normal justru kehilangan kebebasan dan kesempatan sosial ekonomi hanya karena sebuah formalitas yang tidak tepat.

Faktor lain noncovid-19

Adapun fakta-fakta telah menunjukkan, sekitar 97 persen dari orang yang tersintas covid-19 di Indonesia sembuh. Kalau diteliti lebih jauh, banyak juga faktor lain noncovid-19 yang kemungkinan memengaruhi kematian yang tiga persen itu, seperti kondisi kesehatan sebelum covid-19, kapasitas infrastuktur kesehatan yang lemah, serta kemungkinan praktek-praktek kurang baik yang disinyalir terjadi di lapangan.
 
Dewasa ini pemerintah sudah harus siap untuk memasuki sebuah era yang disebut dengan Living with Covid-19. Untuk itu penting merestorasi hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial rakyat, persoalan Indonesia adalah tidak sekadar covid-19. Perlu keseimbangan antara pemenuhan obyektif kesehatan, ekonomi, dan sosial. Penanganan covid-19 hendaknya difokuskan hanya untuk mencegah sakit-sakit berat dan kematian. Karena pada esensinya kesehatan dan ekonomi tidak terpisahkan. Ketika kesehatan bermasalah, maka akan berdampak negatif untuk ekonomi. Sebaliknya jika persoalan ekonomi bermasalah maka akan berdampak negatif juga untuk kesehatan masyarakat.
 
Dengan mempertimbangkan kondisi mutasi virus yang ada sekarang ini, yang lebih penting lagi justru penerapan 5M secara konsisten. Jika itu dilaksanakan secara disiplin untuk sementara waktu, maka sesungguhnya tidak ada kebutuhan untuk penerapan sertifikat vaksin, selain itu yang penting adalah pemerintah tetap memastikan ketersediaan vaksin disegenap pelosok negeri bagi yang membutuhkan untuk mencegah ketimpangan antardaerah.
 
Farouk Abdullah Alwyni
Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif