Setidaknya, ada dua kasus yang sempat ramai. Pertama kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta. Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB) A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta.
Kasus-kasus itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, mengindikasikan Ditjen Bea Cukai mesti berbenah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, alih-alih hanya mengejar target penerimaan.
Menurutnya, munculnya kasus-kasus viral itu bisa disebabkan kurangnya sosialisasi dari DJBC mengenai aturan pengenaan bea masuk, sehingga kerap membuat masyarakat salah paham. Itu juga disebabkan buruknya perlakuan petugas bea dan cukai kepada masyarakat.
"Ini mesti dibenahi Bea Cukai. Pelaksanaan pemeriksaan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sewenang-wenang," tegas Esther saat dihubungi Media Indonesia, dikutip Senin, 29 April 2024.
| Baca juga: Diprotes Netizen, Sri Mulyani Langsung Tegur Bea Cukai Perbaiki Layanan |
Senada dengannya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati berpendapat sudah semestinya DJBC melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
"Juga mesti ada sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk komunikasi yang baik (kepada publik) serta tindak lanjut yang cepat dan tepat," ungkap Anis, Minggu, 28 April 2024.
Ia pun menyoroti perihal tindak lanjut dari DJBC dan Kementerian Keuangan atas kasus-kasus tersebut yang baru dilakukan setelah viral.
Anis tak menampik sekarang ini masyarakat menjadi alat kontrol yang efektif bagi pejabat. "Tapi mestinya pejabat bisa bertindak lebih sigap, alih-alih kasusnya ramai di media baru bertindak," tegasnya.
Menkeu turun tangan
Sebelumnya, seusai muncul sederet keluhan masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya turun tangan. Ia langsung menggelar rapat dengan pimpinan DJBC sekaligus memantau lapangan untuk memastikan berbagai isu yang mengemuka di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Sabtu, 27 April 2024.
Lewat unggahan di akun Instagram-nya, Sri menyebut dalam pertemuan itu ia mengaku mendapat berbagai laporan penanganan bea cukai yang meresahkan publik. Karena itu, ia meminta DJBC melakukan pembenahan layanan kepabeanan dan cukai.
"Arahan saya jelas, saya minta BC terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan BC sesuai mandat UU," ujarnya seperti dikutip dari akun @smindrawati, Sabtu, 27 April 2024.
Dalam unggahan itu, Sri memang menjelaskan kasus-kasus menyangkut bea cukai yang sempat viral itu sudah diselesaikan. Namun, atas sederet masalah pelayanan tersebut, ia meminta Bea Cukai bekerja sama dengan para stakeholder terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan berjalan cepat, tepat, dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
