SPBU di Lembata, NTT. FOTO: dok Pertamina
SPBU di Lembata, NTT. FOTO: dok Pertamina

Melayani Daerah 3T

Ekonomi pertamina BBM Kementerian ESDM Analisis Ekonomi Energi Terbarukan
Angga Bratadharma • 21 Oktober 2020 11:46
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali menjadi satu harga. Artinya, harga BBM di daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar di Indonesia sama dengan daerah lain terutama di kota-kota besar di Tanah Air.
 
Komitmen itu telah dituangkan dalam program BBM Satu Harga yang merupakan kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM. Program ini patut diapresiasi karena selama ini harga BBM berbeda antara di kota besar dengan di daerah terpencil terutama di 3T. Perbedaan terjadi lantaran biaya logistik yang tinggi menuju daerah terpencil.
 
Guna memaksimalkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina (Persero) menjawab permintaan Presiden Jokowi tersebut. Paling baru, langkah yang dilakukan Pertamina adalah memperluas program BBM Satu Harga di 2020 agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengutip data Pertamina, Rabu, 21 Oktober 2020, ada sebanyak 83 titik yang menjadi target BBM Satu Harga pada tahun ini. Pertamina optimistis dapat mencapai target tersebut pada tahun ini untuk memastikan ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri dengan harga yang terjangkau.
 
Berkaca pada 2019, Pertamina telah merealisasikan BBM Satu Harga di 161 titik pada Oktober 2019 atau lebih cepat tiga bulan dari yang ditargetkan di Desember 2019. Sedangkan untuk tahun ini, BBM Satu Harga akan diperluas ke 83 titik lainnya seperti Sumatra sebanyak 13 titik, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 21 titik.
 
Kemudian Kalimantan sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak tujuh titik, Maluku 15 sebanyak titik, dan Papua sebanyak 14 titik. "Di awal 2020 ini kami sudah merealisasikan BBM Satu Harga di Kabupaten Sigi, Palolo, Sulawesi Tengah sambil paralel kami juga mempersiapkan untuk wilayah lainnya," jelas VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.
 
BBM Satu Harga merupakan program yang bertujuan meratakan harga BBM di seluruh Indonesia agar masyarakat di wilayah 3T merasakan harga BBM sesuai ketentuan pemerintah. Dengan harga BBM yang lebih terjangkau akan berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
 
Melalui program ini, Pertamina menunjuk lembaga penyalur resmi di wilayah terpencil tersebut untuk dapat menyediakan premium dan solar sesuai harga yang diatur oleh pemerintah atau sama dengan yang dinikmati oleh masyarakat di kota besar.
 
Salah satu wilayah yang telah merasakan BBM Satu Harga di antaranya adalah Papua, dengan salah satu wilayahnya kini menikmati premium dan solar dengan harga seperti di kota besar yakni masing-masing Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter. Sebelumnya di sejumlah wilayah di Papua, harga BBM bisa mencapai Rp70 ribu-Rp100 ribu per liter.
 
Meski demikian, kebutuhan BBM yang tinggi membuat keberadaan SPBU perlu terus ditingkatkan. Pemerintah yang menyadari hal itu kembali menugaskan Pertamina untuk menyediakan BBM di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Karenanya Pertamina menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas pelayanan BBM dan LPG.
 
Pengadaan Pertashop
 
Adapun kesepakatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas pelayanan BBM dan LPG itu melalui pengadaan Pertashop di desa-desa wilayah Indonesia. Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil untuk melayani kebutuhan konsumen BBM dan LPG yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain.
 
Kehadiran Pertashop juga dapat mendukung program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina akan memastikan 7.196 Kecamatan di seluruh Indonesia, minimal terdapat satu outlet pelayanan Pertamina.
 
Kendati dibangun di Desa, pembangunan Pertashop ini akan tetap memperhatikan aspek komersial demi keberlangsungan bisnisnya. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan hingga pedesaan, lanjut Nicke, kemitraan dengan Kemendagri diharapkan dapat mempercepat perizinan dan dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembangunan Pertashop.
 
Adapun data internal Pertamina menunjukkan dari 7.196 kecamatan di Indonesia sebanyak 3.827 kecamatan atau sekitar 53 persen belum memiliki SPBU sebagai jaringan resmi pengisian bahan bakar, sehingga terkadang harga bahan pokok melambung tinggi karena harga bahan bakar di daerah tersebut menyesuaikan akses untuk mendapatkan bahan bakar terdekat.
 
"Pembangunan Pertashop akan diprioritaskan bagi daerah yang belum terjangkau SPBU," kata Nicke.
 
Sementara itu, di tahun ini Pertamina melalui Marketing Operation Region VII mendapatkan amanah dari Kementerian Dalam Negeri sejumlah 44 Pertashop untuk 44 desa yang termasuk dalam kategori desa 3T dan desa berprestasi se-Sulawesi. Hingga berita ini diturunkan sudah terealisasi sejumlah 32 Pertashop.
 
Lantaran target tersebut dirasa masih kurang ketimbang jangkauan pemerataan energi yang ingin diwujudkan membuat Pertamina membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja WNI yang ingin memiliki Pertashop mulai dari pebisnis hingga UMKM. Rata-rata penjualan Pertashop mencapai minimum 300 liter per hari untuk pertamax dengan harga setara SPBU terdekat.
 
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pertamina berkomitmen untuk terus menghadirkan energi yang terjangkau dengan distribusi yang lebih luas hingga ke pedesaan. Tekad ini diwujudkan Pertamina dengan terus membangun Pertashop di wilayah pedesaan yang belum tersedia layanan SPBU.
 
Kemudian dibangun di wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan bisnis energi. "Kepuasan pelanggan menjadi indikator performa bagi seluruh pekerja Pertamina. Karena pelanggan adalah raja. Persaingan sudah sangat tinggi. Pemanfaatan call center harus dioptimalkan agar Pertamina mengetahui kebutuhan pelanggan dan dapat segera memenuhinya," kata Ahok.
 
Kembangkan UMKM
 
Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian menegaskan hadirnya Pertashop diharapkan turut mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan, mendorong tumbuhnya inovasi desa melalui kemitraan, dan turut berperan dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
 
"Program Pertashop sebagai salah satu wujud pembinaan umum Kemendagri terhadap pemerintah daerah dan desa dalam upaya menumbuhkembangkan pola inovatif percepatan peningkatan kapasitas serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang bertumpu pada proses pembelajaran manajemen di dalam masyarakat," ujar Tito.
 
Tito menambahkan kolaborasi Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan Pertamina merupakan penguatan dan reorientasi kembali pendekatan pembangunan pemerintahan desa dengan paradigma baru untuk menjawab ketertinggalan pembangunan desa yang berdampak terhadap masyarakat.
 
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menambahkan secara nasional terdapat 3.827 kecamatan dengan status 2.376 kecamatan yang belum ada lembaga penyalur namun bisa diakses langsung oleh mobil tangki penyalur Pertamina. Kemudian sebanyak 1.451 kecamatan masih terkendala dengan akses mobil tangki penyalur.
 
Menurut Nata, pada 2020 ini, ada 4.308 outlet masuk dalam target rencana percepatan dan pengembangan program yang sebarannya terbagi di daerah berkembang sebanyak 2.376 outlet dan sebanyak 1.932 outlet berlokasi di daerah yang potensial antara lain Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.
 
Energi baru terbarukan
 
Terlepas dari itu, pemerintah dan pihak terkait harus tetap fokus mewujudkan ketahanan energi di Indonesia termasuk menyediakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di seluruh wilayah di Indonesia. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi yang ramah lingkungan akan dipercepat dengan menciptakan pasar baru EBT.
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pasar baru EBT tersebut dilakukan melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed).
 
Program ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan mendukung kawasan ekonomi lokal di kawasan terpencil, terluar dan terdepan (3T). Indonesia sudah saatnya mengikuti tren masyarakat dunia yang mulai mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
 
Hal itu sesuai kesepakatan Protokol Kyoto Tahun 1997, dengan komunitas internasional bertekad akan mengurangi emisi gas karbondioksida dan gas rumah kaca. "Sehingga terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada seluruh sektor, termasuk di antaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan," kata Arifin.
 
Di samping membuka pasar untuk pemanfaatan EBT yang lebih besar, pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi, seperti percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di 12 kota, pemanfaatan biomassa dan sampah sebagai bahan baku pada co firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) existing, dan pelaksanaan mandatori B30.
 
Kemudian program pengembangan green refinery dan mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.
 
"Optimalisasi pemanfaatan tidak langsung energi panas bumi. Untuk mengurangi risiko eksplorasi oleh para pengembang, pemerintah juga telah membuat pengembangan panas bumi melalui government drilling dengan kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah," pungkas Arifin.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif