Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Tantangan Kenaikan Iuran JKN

Ekonomi bpjs kesehatan analisa ekonomi
Media Indonesia • 02 September 2019 08:13
PEMERINTAH akan menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan itu dipicu defisit keuangan BPJSK yang tidak kunjung teratasi, bahkan terus meningkat. Hingga akhir 2019, defisit BJPSK diperkirakan mencapai Rp32 triliun. Angka itu lebih tinggi dari prediksi awal yang mencapai Rp28 triliun.
 
Kenaikan iuran itu dilakukan pada semua kelompok peserta dengan persentase bervariasi dari 65 persen sampai 116 persen. Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dinaikkan dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Untuk peserta bukan penerima upah (PBPU), peserta kelas III diusulkan naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta.
 
Sementara itu, untuk peserta penerima upah (PPU) badan usaha, persentasenya tetap lima persen dari gaji, tapi batas atas upah untuk penghitungan iuran dinaikkan dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Dari lima persen ini, empat persen ditanggung pemberi kerja dan satu persen ditanggung peserta. Peserta penerima upah dari lembaga pemerintah, tetap lima persen (tiga persen ditanggung pemerintah dan dua persen ditanggung peserta), hanya basis hitungannya berubah. Sebelumnya hanya dihitung dari gaji pokok dan tunjangan keluarga menjadi seluruh upah yang diterima.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemberlakuan kenaikan itu direncanakan tidak serempak. Iuran yang menjadi tanggungan pemerintah akan dimulai lebih awal. Kenaikan iuran PBI mulai berlaku Agustus 2019 dan PPU dari pemerintah mulai Oktober 2019. Sementara itu, kenaikan iuran di luar kelompok tersebut akan diberlakukan pada Januari 2020.
 
Usulan kenaikan ini sudah cukup lama diutarakan dan bisa dipahami, paling tidak dengan beberapa pertimbangan. Dari aspek keekonomian, iuran yang ada saat ini memang masih di bawah penghitungan aktuaria. Hal ini tentu memberi kontribusi pada defisit yang diderita BPJSK.
 
Dalam kenyataannya, defisit ini berdampak secara luas. Defisit ini kemudian tidak hanya mencekik BPJSK, tetapi juga mengganggu cash flow fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, akibat tunggakan pembayaran. Lebih jauh, kondisi ini mengganggu kondisi keuangan supplier rumah sakit. Pada akhirnya, defisit ini juga mengganggu pelayanan kepada peserta.
 
Dari sisi regulasi, sebagaimana diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 dan Perpres 111 Tahun 2013, mewajibkan iuran ditinjau paling lama dua tahun. Penyesuaian iuran dilakukan terakhir pada 2016 dan mestinya 2018 ada penyesuaian iuran. Kalau skenario kenaikan tadi berjalan lancar, BPJSK akan surplus mulai 2020. Ini tentu sangat menggembirakan. Perubahan yang sangat drastis, dari defisit menjadi surplus.
 
Walaupun demikian, target ini terasa kelewat tinggi, lompatan yang teramat jauh. Membalikkan kondisi dari defisit menjadi surplus dengan menaikkan iuran memberi kesan bahwa iuran merupakan satu-satunya penyebab defisit. Padahal, hasil audit BPKP menunjukkan ada faktor lain yang menjadi sumber defisit BPJSK.
 
Target yang kelewat tinggi ini membawa konsekuensi kenaikan iuran yang kelewat tinggi juga, terutama bagi kelompok PBPU dan bukan pekerja. Kelompok peserta mandiri ini yang mengandalkan kemampuannya untuk membayar iuran. Beda dengan pekerja yang pembayaran iurannya sebagian besar ditanggung pemberi kerja. Kelompok yang merasakan beban paling berat ialah peserta mandiri kelas bawah yang tidak terakomodasi dalam PBI. Mereka ini masuk kategori kelas III yang kenaikan iurannya mencapai 65 persen.
 
Alangkah bijak, kalau penyelesaian defisit ini dilakukan bertahap. Misalnya, target utama lebih pada penurunan angka defisit sehingga persentase kenaikan iuran juga bisa diturunkan. Apalagi, rendahnya iuran bukan satu-satunya penyebab defisit.

Tantangan Pembenahan

Di samping target yang kelewat tinggi, ada beberapa kondisi yang sebaiknya dibenahi. Pembenahan ini harus dilakukan agar defisit BPJSK tidak semata-mata dibebankan pada kenaikan iuran. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan BPJSK. Idealnya, tantangan ini harus dibenahi terlebih dahulu sebelum adanya kenaikan iuran.
 
Pertama, pembenahan sistem manajemen BPJSK dan pengelolaan dana kapitasi. Hasil audit BPKP menunjukkan ada kelemahan yang harus dibenahi, seperti data kepesertaan, sistem rujukan, sistem tagihan klaim yang diindikasikan adanya klaim berlebihan (fraud). Misalnya, ditemukan 1,1 juta peserta nonaktif yang masih mendapat pelayanan. Ada juga kesalahan data PBI yang harus dibenahi bersama pemerintah.
 
Terkait dengan dana kapitasi, ditemukan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dana kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), khususnya puskesmas 2018 sebesar Rp2,5 triliun. Dana ini mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) sehingga tidak bisa langsung digunakan. Dalam hal ini, perlu ada perubahan mekanisme pengelolaan dana kapitasi agar lebih efektif.
 
Kedua, ada tantangan dari sisi kepatuhan masyarakat, baik keikutsertaan dalam program maupun dalam pembayaran iuran. Data per 1 Juli 2019 menunjukkan, target universal health coverage (UHC) belum tercapai. Total peserta BPJSK baru mencapai 222.463.022 jiwa atau sekitar 84%. Masih cukup banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya. Ada juga pemberi kerja yang hanya mendaftar sebagian karyawannya.
 
Di samping itu, tingkat kepatuhan dalam membayar iuran juga masih belum optimal. Tingkat kolektibilitas iuran PBPU baru mencapai 53,72 persen. Sementara itu, cukup banyak pemberi kerja yang melaporkan gaji pegawainya lebih rendah dari yang sesungguhnya. Ini berarti masih ada potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal.
 
Kenaikan iuran tanpa pembenahan tingkat kepatuhan, tentu akan menimbulkan ketidakadilan. Jangan sampai, kenaikan iuran ini justru meningkatkan ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran. Karena itu, pemerintah perlu sungguh-sungguh berupaya meningkatkan kepatuhan ini.
 
Ketiga, pemerintah perlu menghindari adanya kebijakan yang memberi tambahan beban atau membatasi peserta saat menggunakan layanan. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan urun biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.
 
Urun biaya ialah tambahan biaya yang dibayar peserta JKN pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. Kebijakan ini baru dikeluarkan pada Desember 2018. Sampai saat ini, urun biaya ini belum berjalan karena masih menunggu keputusan tentang jenis layanan yang dikenakan urun biaya.
 
Kalau kebijakan urun biaya ini berjalan, tentu akan menambah beban pada peserta. Dengan demikian, kalau iuran dinaikkan, sebaiknya pengenaan urun biaya ini ditangguhkan. Pemberlakuan keduanya dalam waktu berdekatan atau bersamaan tentu akan menimbulkan reaksi negatif dari peserta. (Opini)
 
Ferdinandus S Nggao
Kepala Kajian Kebijakan Sosial LM-FEBUI

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif