• Card 1 of 30
Pemilu

UU tak Mengakomodasi Dana Saksi

20 Oktober 2018 13:33

Pengamat Politik Jerry Sumampouw (kanan). (Foto: MI/Mohamad Irfan) Pengamat Politik Jerry Sumampouw (kanan). (Foto: MI/Mohamad Irfan)

Jakarta: Komisi II DPR RI meminta dana sebesar Rp3,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan saksi dalam pemilu serentak 2019. Kebutuhan dana selain untuk kesetaraan juga menghindari politik uang di kalangan calon anggota legislatif.

Pengamat Politik Jerry Sumampouw menilai permintaan dana saksi dari APBN bukti ada persoalan kemandirian di tubuh partai. Hal ini terus menerus berulang dari pemilu ke pemilu.

"Ini memperlihatkan problem, terutama kemandirian. Apa yang menjadi anggapan masyarakat bahwa sebagian besar parpol ingin menjadi peserta pemilu demi kepentingan material agaknya benar," ujarnya dalam Editorial Media Indonesia, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Menurut Jerry selain problem kemandirian, permintaan dana saksi juga bukti partai politik tidak berproses untuk menjadi partai yang lebih baik. Tidak ada usaha untuk menuju tingkatan tersebut.

Jerry menyebut parpol yang menjadi peserta pemilu seharusnya sudah siap dengan segalanya termasuk dana saksi. Sebab, dana saksi bukan suatu keharusan yang membuat parpol bisa ikut pemilu atau tidak.

"Kalau asumsi parpol sudah baik harusnya enggak ada masalah. Argumen untuk kesetaraan saya kira tidak tepat juga. Faktor keadilan dan kesetaraan hanya bisa dilihat dari proses parpol mengikuti pemilu," ungkapnya.

Lagi pula, kata Jerry, tidak ada keharusan bagi negara menyiapkan dana khusus untuk saksi apalagi mengambilnya dari APBN. Anggaran pengawas sudah disiapkan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengamanahkannya kepada pengawas lapangan.

Kalau pun saksi di luar pengawas Bawaslu tetap diperlukan, partai seharusnya bisa menyiapkannya secara sukarela. Parpol mestinya mendorong dan memotivasi lembaga pengawas yang sudah disiapkan oleh negara.

"Semestinya ini saja yang dimanfaatkan dan digunakan maksimal ketimbang ngotot meminta dana saksi yang di Undang-undang pun tidak punya dasar yang kuat," jelasnya.