• Card 1 of 30
Nasional

Ahli Hukum Desak Kemenkum HAM Undangkan PKPU

Siti Yona Hukmana    •    23 Juni 2018 11:21

Sejumlah ahli hukum tata negara dan ahli pemilu berdiskusi soal PKPU - Medcom.id/Siti Yona. Sejumlah ahli hukum tata negara dan ahli pemilu berdiskusi soal PKPU - Medcom.id/Siti Yona.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengkajian terhadap Peraturan KPU (PKPU) pelarangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif (pileg) bersama pakar hukum tata negara. Kesimpulannya, sejumlah ahli hukum mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) segera mengundangkan PKPU tersebut.

"Sudah saatnya orang-orang hukum bicara. Karena kondisinya menurut kami mengkhawatirkan, kita didesak oleh waktu (tahapan pileg)," kata Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juni 2018.

Bivitri menegaskan, Kemenkum HAM tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa PKPU. Kementerian, kata dia, hanya sebagai administratif yang tugasnya mengundang-undangkan sebuah peraturan.

"PKPU sampai saat ini belum diundangkan. Persoalannya apakah substansi yang barang kali perlu dikaji ini menjadi wewenang Kemenkum HAM untuk memeriksanya dengan cara tidak kunjung diundangkan, kan tidak," tandas dia. 

Menurutnya langkah KPU dalam menyusun PKPU itu sudah benar. PKPU itu juga sebetulnya sudah berlaku. 

Hanya, perlu diundangkan oleh Kemenkum HAM untuk memenuhi peraturan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus dilakukan oleh Kemenkum HAM.

(Baca juga: KPU Diminta Sinkronisasi Ulang PKPU)

"Sifatnya pengundangan ini administratif, kalau pun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada lagi konteksnya melalui MA," ucap dia. 

Selain itu, KPU adalah lembaga independen. Maka itu, kata dia, berbeda dengan kementerian lain. 

"KPU ini adalah lembaga independen. Maka tidak bisa dilakukan sinkronisasi oleh Kemenkum HAM. Menurut kami, domain Kemenkum HAM lebih kepada eksekutif. Misal Kemendagri membuat peraturan, itu silakan diperbaiki oleh Kemenkum HAM. Itu memang ranahnya untuk memperbaiki. Tidak dengan KPU," terang dia. 

Dengan demikian, Bivitri berharap Kemenkum-HAM untuk selalu mengingat domain masing-masing. "Bukan peran mereka (Kemenkum HAM) mengharmonisasi atau mensinkronisasi. Silakan diundangkan saja sesuai kewajiban mereka dalam undang-undang. Bila keberatan uji materi di MA," tukas dia. 

Ketua KPU Arief Budiman menyebut, hasil dari pengkajian PKPU dengan sejumlah pakar negara ini akan disampaikan kepada Kemenkum HAM.  

Dalam pengkajian bersama sembilan orang ahli, yang terdiri dari ahli hukum dan ahli pemilu ini, menurut Arief, ada sejumlah poin penting. Salah satunya, pemilihan umum tidak boleh terganggu. 

"Maka, hal-hal administrasi harus segera diselesaikan dan tidak boleh mengganggu substantif," tegas dia. 

(Baca juga: KPU Disebut bisa Menggugat Kemenkum HAM)