pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 20 September 2018 04:22
  1. PKPU Direvisi, Mantan Koruptor Bisa Nyaleg Lagi
  2. Danareksa: Pergerakan IHSG Positif di Setiap Pesta Demokrasi
  3. KPK Dukung Tanda Eks Koruptor di Surat Suara
  4. KPU Tetap Coret Caleg Eks Napi Narkoba & Kejahatan Seksual Anak
  5. Belum Miliki KTP-el, Hak Pemilih Pemula Dipertanyakan
  6. NasDem Dukung Wacana Kartu Pemilih
  7. KPU Berharap Parpol Tetap tak Calonkan Eks Napi Korupsi
  8. KPU vs Bawaslu, Pertarungan Realisme dan Positivisme
  9. Penetapan Caleg Mantan Koruptor Berpotensi Ditunda
  10. Gerindra tak Khawatir Calonkan Eks Koruptor
  11. Menandai Caleg Eks Koruptor Dianggap Melanggar HAM
  12. Polisi Gelar Simulasi Operasi Mantap Brata
  13. Polisi-TNI Bidik Penyebar Kebencian dan Hoaks saat Pemilu
  14. Revisi PKPU Rampung Hari Ini
  15. KPU Usul Kartu Pemilih untuk Selamatkan Hak Warga
  16. KPU: Putusan MA Hanya Loloskan Eks Napi Korupsi
  17. KPU Putuskan DPT Hasil Perbaikan Diperpanjang Dua Bulan
  18. Ketua PAN Pesisir Selatan Dukung Jokowi-Ma'ruf
  19. Penandaan eks Koruptor Dianggap Tepat
  20. Pertimbangan MA Batalkan Larangan Eks Koruptor Nyaleg
  21. Masyarakat Diminta tak Pilih Parpol Pengusung Eks Koruptor
  22. KPU Diminta Tindaklanjuti Putusan 37 Bacaleg Eks Napi
  23. Siapa Penguasa Dapil Neraka (4)
  24. Siapa Penguasa Dapil Neraka (3)
  25. ICW: Pemerintah tak Akan Maju jika Eks Koruptor Nyaleg
  26. KPU Putar Otak Agar Pemilih Pemula Bisa Nyoblos
  27. NasDem Dukung Caleg eks Koruptor Ditandai
  28. M Taufik: KPU Harus Turuti Putusan MA
  29. Caleg Eks Koruptor Terancam Hukuman Mati Jika Kembali Korupsi
  30. Caleg Eks Koruptor Tak Setuju Ditandai di Surat Suara
  • Card 1 of 30
Nasional

Ahli Hukum Desak Kemenkum HAM Undangkan PKPU

Siti Yona Hukmana    •    23 Juni 2018 11:21

Sejumlah ahli hukum tata negara dan ahli pemilu berdiskusi soal PKPU - Medcom.id/Siti Yona. Sejumlah ahli hukum tata negara dan ahli pemilu berdiskusi soal PKPU - Medcom.id/Siti Yona.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengkajian terhadap Peraturan KPU (PKPU) pelarangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif (pileg) bersama pakar hukum tata negara. Kesimpulannya, sejumlah ahli hukum mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) segera mengundangkan PKPU tersebut.

"Sudah saatnya orang-orang hukum bicara. Karena kondisinya menurut kami mengkhawatirkan, kita didesak oleh waktu (tahapan pileg)," kata Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juni 2018.

Bivitri menegaskan, Kemenkum HAM tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa PKPU. Kementerian, kata dia, hanya sebagai administratif yang tugasnya mengundang-undangkan sebuah peraturan.

"PKPU sampai saat ini belum diundangkan. Persoalannya apakah substansi yang barang kali perlu dikaji ini menjadi wewenang Kemenkum HAM untuk memeriksanya dengan cara tidak kunjung diundangkan, kan tidak," tandas dia. 

Menurutnya langkah KPU dalam menyusun PKPU itu sudah benar. PKPU itu juga sebetulnya sudah berlaku. 

Hanya, perlu diundangkan oleh Kemenkum HAM untuk memenuhi peraturan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus dilakukan oleh Kemenkum HAM.

(Baca juga: KPU Diminta Sinkronisasi Ulang PKPU)

"Sifatnya pengundangan ini administratif, kalau pun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada lagi konteksnya melalui MA," ucap dia. 

Selain itu, KPU adalah lembaga independen. Maka itu, kata dia, berbeda dengan kementerian lain. 

"KPU ini adalah lembaga independen. Maka tidak bisa dilakukan sinkronisasi oleh Kemenkum HAM. Menurut kami, domain Kemenkum HAM lebih kepada eksekutif. Misal Kemendagri membuat peraturan, itu silakan diperbaiki oleh Kemenkum HAM. Itu memang ranahnya untuk memperbaiki. Tidak dengan KPU," terang dia. 

Dengan demikian, Bivitri berharap Kemenkum-HAM untuk selalu mengingat domain masing-masing. "Bukan peran mereka (Kemenkum HAM) mengharmonisasi atau mensinkronisasi. Silakan diundangkan saja sesuai kewajiban mereka dalam undang-undang. Bila keberatan uji materi di MA," tukas dia. 

Ketua KPU Arief Budiman menyebut, hasil dari pengkajian PKPU dengan sejumlah pakar negara ini akan disampaikan kepada Kemenkum HAM.  

Dalam pengkajian bersama sembilan orang ahli, yang terdiri dari ahli hukum dan ahli pemilu ini, menurut Arief, ada sejumlah poin penting. Salah satunya, pemilihan umum tidak boleh terganggu. 

"Maka, hal-hal administrasi harus segera diselesaikan dan tidak boleh mengganggu substantif," tegas dia. 

(Baca juga: KPU Disebut bisa Menggugat Kemenkum HAM)

pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 20 September 2018 04:22
  1. PKPU Direvisi, Mantan Koruptor Bisa Nyaleg Lagi
  2. Danareksa: Pergerakan IHSG Positif di Setiap Pesta Demokrasi
  3. KPK Dukung Tanda Eks Koruptor di Surat Suara
  4. KPU Tetap Coret Caleg Eks Napi Narkoba & Kejahatan Seksual Anak
  5. Belum Miliki KTP-el, Hak Pemilih Pemula Dipertanyakan
  6. NasDem Dukung Wacana Kartu Pemilih
  7. KPU Berharap Parpol Tetap tak Calonkan Eks Napi Korupsi
  8. KPU vs Bawaslu, Pertarungan Realisme dan Positivisme
  9. Penetapan Caleg Mantan Koruptor Berpotensi Ditunda
  10. Gerindra tak Khawatir Calonkan Eks Koruptor
  11. Menandai Caleg Eks Koruptor Dianggap Melanggar HAM
  12. Polisi Gelar Simulasi Operasi Mantap Brata
  13. Polisi-TNI Bidik Penyebar Kebencian dan Hoaks saat Pemilu
  14. Revisi PKPU Rampung Hari Ini
  15. KPU Usul Kartu Pemilih untuk Selamatkan Hak Warga
  16. KPU: Putusan MA Hanya Loloskan Eks Napi Korupsi
  17. KPU Putuskan DPT Hasil Perbaikan Diperpanjang Dua Bulan
  18. Ketua PAN Pesisir Selatan Dukung Jokowi-Ma'ruf
  19. Penandaan eks Koruptor Dianggap Tepat
  20. Pertimbangan MA Batalkan Larangan Eks Koruptor Nyaleg
  21. Masyarakat Diminta tak Pilih Parpol Pengusung Eks Koruptor
  22. KPU Diminta Tindaklanjuti Putusan 37 Bacaleg Eks Napi
  23. Siapa Penguasa Dapil Neraka (4)
  24. Siapa Penguasa Dapil Neraka (3)
  25. ICW: Pemerintah tak Akan Maju jika Eks Koruptor Nyaleg
  26. KPU Putar Otak Agar Pemilih Pemula Bisa Nyoblos
  27. NasDem Dukung Caleg eks Koruptor Ditandai
  28. M Taufik: KPU Harus Turuti Putusan MA
  29. Caleg Eks Koruptor Terancam Hukuman Mati Jika Kembali Korupsi
  30. Caleg Eks Koruptor Tak Setuju Ditandai di Surat Suara