pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 20 September 2018 17:14
  1. Pemantapan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Daerah
  2. MK Larang Calon Senator dari Parpol Ikut Pemilu 2019
  3. KPU Gelar Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres Besok
  4. Karir Jadi Taruhan Anggota TNI Tak Netral
  5. OSO Dicoret dari Daftar Calon Anggota DPD
  6. KPU Minta Revisi PKPU Segera Diundangkan
  7. OSO Laporkan KPU Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi
  8. Caleg Mantan Koruptor Wajib Lengkapi Berkas
  9. Opsi Penandaan Mantan Koruptor di Surat Suara Dicoret
  10. 181 Ribu Polisi Kawal Masa Kampanye
  11. PKPU Direvisi, Mantan Koruptor Bisa Nyaleg Lagi
  12. Danareksa: Pergerakan IHSG Positif di Setiap Pesta Demokrasi
  13. KPK Dukung Tanda Eks Koruptor di Surat Suara
  14. KPU Tetap Coret Caleg Eks Napi Narkoba & Kejahatan Seksual Anak
  15. Belum Miliki KTP-el, Hak Pemilih Pemula Dipertanyakan
  16. NasDem Dukung Wacana Kartu Pemilih
  17. KPU Berharap Parpol Tetap tak Calonkan Eks Napi Korupsi
  18. KPU vs Bawaslu, Pertarungan Realisme dan Positivisme
  19. Penetapan Caleg Mantan Koruptor Berpotensi Ditunda
  20. Gerindra tak Khawatir Calonkan Eks Koruptor
  21. Menandai Caleg Eks Koruptor Dianggap Melanggar HAM
  22. Polisi Gelar Simulasi Operasi Mantap Brata
  23. Polisi-TNI Bidik Penyebar Kebencian dan Hoaks saat Pemilu
  24. Revisi PKPU Rampung Hari Ini
  25. KPU Usul Kartu Pemilih untuk Selamatkan Hak Warga
  26. KPU: Putusan MA Hanya Loloskan Eks Napi Korupsi
  27. KPU Putuskan DPT Hasil Perbaikan Diperpanjang Dua Bulan
  28. Ketua PAN Pesisir Selatan Dukung Jokowi-Ma'ruf
  29. Penandaan eks Koruptor Dianggap Tepat
  30. Pertimbangan MA Batalkan Larangan Eks Koruptor Nyaleg
  • Card 1 of 30
Nasional

MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang

Faisal Abdalla    •    11 Januari 2018 14:53

Palu hakim. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi. Palu hakim. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi.

Jakarta: Partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum 2014 diwajibkan mengikuti verifikasi ulang. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Islam Damai Aman (Idaman) terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) serta Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatakan parpol peserta pemilu adalah mereka yang telah ditetapkan/lulus verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, Pasal 173 ayat (3) menyatakan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Dalam dalilnya, Partai Idaman menggugat dua pasal itu karena dianggap diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai lama dan partai baru. MK pun mengabulkan gugatan tersebut. 

"Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 173 ayat (1) dan (3) beralasan secara hukum," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Januari 2018. 

Dalam putusannya, Arief mengatakan frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca: ?MK Tolak Gugatan terkait Ambang Batas Presiden

Dalam pertimbangannya, MK menilai telah terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari Pemilu 2014. Dengan begitu, semua parpol perlu diverifikasi ulang. MK juga menilai aturan yang mengatur parpol peserta Pemilu 2014 tak perlu diverifikasi ulang tidak adil.

Dengan dikabulkannya gugatan ini, semua partai, baik yang baru maupun partai yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu 2014, harus menjalani tahapan verifikasi ulang. Tahapan ini harus mereka lalui untuk ikut Pemilu 2019.

Sementara itu, gugatan Partai Idaman terhadap pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) ditolak MK. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," tukas Arief.


pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 20 September 2018 17:14
  1. Pemantapan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Daerah
  2. MK Larang Calon Senator dari Parpol Ikut Pemilu 2019
  3. KPU Gelar Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres Besok
  4. Karir Jadi Taruhan Anggota TNI Tak Netral
  5. OSO Dicoret dari Daftar Calon Anggota DPD
  6. KPU Minta Revisi PKPU Segera Diundangkan
  7. OSO Laporkan KPU Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi
  8. Caleg Mantan Koruptor Wajib Lengkapi Berkas
  9. Opsi Penandaan Mantan Koruptor di Surat Suara Dicoret
  10. 181 Ribu Polisi Kawal Masa Kampanye
  11. PKPU Direvisi, Mantan Koruptor Bisa Nyaleg Lagi
  12. Danareksa: Pergerakan IHSG Positif di Setiap Pesta Demokrasi
  13. KPK Dukung Tanda Eks Koruptor di Surat Suara
  14. KPU Tetap Coret Caleg Eks Napi Narkoba & Kejahatan Seksual Anak
  15. Belum Miliki KTP-el, Hak Pemilih Pemula Dipertanyakan
  16. NasDem Dukung Wacana Kartu Pemilih
  17. KPU Berharap Parpol Tetap tak Calonkan Eks Napi Korupsi
  18. KPU vs Bawaslu, Pertarungan Realisme dan Positivisme
  19. Penetapan Caleg Mantan Koruptor Berpotensi Ditunda
  20. Gerindra tak Khawatir Calonkan Eks Koruptor
  21. Menandai Caleg Eks Koruptor Dianggap Melanggar HAM
  22. Polisi Gelar Simulasi Operasi Mantap Brata
  23. Polisi-TNI Bidik Penyebar Kebencian dan Hoaks saat Pemilu
  24. Revisi PKPU Rampung Hari Ini
  25. KPU Usul Kartu Pemilih untuk Selamatkan Hak Warga
  26. KPU: Putusan MA Hanya Loloskan Eks Napi Korupsi
  27. KPU Putuskan DPT Hasil Perbaikan Diperpanjang Dua Bulan
  28. Ketua PAN Pesisir Selatan Dukung Jokowi-Ma'ruf
  29. Penandaan eks Koruptor Dianggap Tepat
  30. Pertimbangan MA Batalkan Larangan Eks Koruptor Nyaleg