pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 17 Januari 2018 01:55
  1. Oesman : Parpol Biasa Ada Mahar Asal Tak Dipaksa
  2. Propam Polri Sebar 13 Poin Pedoman Netralitas Polri saat Pilkada dan Pemilu
  3. KPK Buka Peluang Tindak Praktik Mahar Politik
  4. Pemerintah Sudah Siapkan Anggaran Verifikasi Faktual Parpol
  5. Putusan MK Soal Verifikasi Faktual Parpol Berdampak Pada Anggaran Pemilu
  6. Rhoma Irama: KPU dan Bawaslu Tak Profesional
  7. Rhoma Irama Sebut Ada Partai yang Lakukan Manipulasi Administrasi
  8. Kalla Minta KPU Bekerja Efisien
  9. Komisi II DPR Bahas Putusan MK Terkait Pemilu
  10. Polri Proses Pengunduran Diri Tiga Jenderal
  11. KPU Butuh Suntikan Dana Rp68 Miliar untuk Verifikasi Parpol
  12. KPU Minta UU Pemilu Segera Direvisi
  13. Bawaslu Minta Bantuan Awasi Calon Tunggal di Pilkada
  14. KPU Minta Tambahan Anggaran Verifikasi Parpol Hingga Rp68 M
  15. NasDem Siap Verifikasi Faktual Ulang
  16. PAN Berharap Verifikasi Parpol tak Ganggu Tahapan Pemilu
  17. Parpol Perlu Bersikap Usai Putusan Ambang Batas Presiden
  18. PSI Percaya KPU dan Bawaslu Segera Tindaklanjuti Putusan MK
  19. Nasdem Siap Ikuti Verifikasi Faktual
  20. Kesbangpol Diminta Tak Dilibatkan dalam Penghitungan Suara
  21. KPU akan Atur Ulang Jadwal Tahapan Pemilu
  22. PAN dan Partai Demokrat Siap Diverfikasi Ulang
  23. Golkar Yakin Lolos Verifikasi Faktual
  24. KPU Sebut Pemilu Serentak Berpotensi Mundur
  25. MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang
  26. KPU Menjawab Aduan 7 Parpol di Sidang Bawaslu
  27. Polri Perhatikan Isu Hoaks di Pilkada Jawa
  28. Tiga Jenderal Polisi Maju Pilkada Sudah Diganti
  29. Kemendagri Jamin tak Ada Pengusutan Kasus Selama Pilkada
  30. Kemendagri Waspadai Kampanye Hitam di Pilkada Serentak
  • Card 25 of 30
Nasional

MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang

Faisal Abdalla    •    11 Januari 2018 14:53

Palu hakim. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi. Palu hakim. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi.

Jakarta: Partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum 2014 diwajibkan mengikuti verifikasi ulang. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Islam Damai Aman (Idaman) terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) serta Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatakan parpol peserta pemilu adalah mereka yang telah ditetapkan/lulus verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, Pasal 173 ayat (3) menyatakan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Dalam dalilnya, Partai Idaman menggugat dua pasal itu karena dianggap diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai lama dan partai baru. MK pun mengabulkan gugatan tersebut. 

"Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 173 ayat (1) dan (3) beralasan secara hukum," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Januari 2018. 

Dalam putusannya, Arief mengatakan frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca: ?MK Tolak Gugatan terkait Ambang Batas Presiden

Dalam pertimbangannya, MK menilai telah terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari Pemilu 2014. Dengan begitu, semua parpol perlu diverifikasi ulang. MK juga menilai aturan yang mengatur parpol peserta Pemilu 2014 tak perlu diverifikasi ulang tidak adil.

Dengan dikabulkannya gugatan ini, semua partai, baik yang baru maupun partai yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu 2014, harus menjalani tahapan verifikasi ulang. Tahapan ini harus mereka lalui untuk ikut Pemilu 2019.

Sementara itu, gugatan Partai Idaman terhadap pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) ditolak MK. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," tukas Arief.


pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 17 Januari 2018 01:55
  1. Oesman : Parpol Biasa Ada Mahar Asal Tak Dipaksa
  2. Propam Polri Sebar 13 Poin Pedoman Netralitas Polri saat Pilkada dan Pemilu
  3. KPK Buka Peluang Tindak Praktik Mahar Politik
  4. Pemerintah Sudah Siapkan Anggaran Verifikasi Faktual Parpol
  5. Putusan MK Soal Verifikasi Faktual Parpol Berdampak Pada Anggaran Pemilu
  6. Rhoma Irama: KPU dan Bawaslu Tak Profesional
  7. Rhoma Irama Sebut Ada Partai yang Lakukan Manipulasi Administrasi
  8. Kalla Minta KPU Bekerja Efisien
  9. Komisi II DPR Bahas Putusan MK Terkait Pemilu
  10. Polri Proses Pengunduran Diri Tiga Jenderal
  11. KPU Butuh Suntikan Dana Rp68 Miliar untuk Verifikasi Parpol
  12. KPU Minta UU Pemilu Segera Direvisi
  13. Bawaslu Minta Bantuan Awasi Calon Tunggal di Pilkada
  14. KPU Minta Tambahan Anggaran Verifikasi Parpol Hingga Rp68 M
  15. NasDem Siap Verifikasi Faktual Ulang
  16. PAN Berharap Verifikasi Parpol tak Ganggu Tahapan Pemilu
  17. Parpol Perlu Bersikap Usai Putusan Ambang Batas Presiden
  18. PSI Percaya KPU dan Bawaslu Segera Tindaklanjuti Putusan MK
  19. Nasdem Siap Ikuti Verifikasi Faktual
  20. Kesbangpol Diminta Tak Dilibatkan dalam Penghitungan Suara
  21. KPU akan Atur Ulang Jadwal Tahapan Pemilu
  22. PAN dan Partai Demokrat Siap Diverfikasi Ulang
  23. Golkar Yakin Lolos Verifikasi Faktual
  24. KPU Sebut Pemilu Serentak Berpotensi Mundur
  25. MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang
  26. KPU Menjawab Aduan 7 Parpol di Sidang Bawaslu
  27. Polri Perhatikan Isu Hoaks di Pilkada Jawa
  28. Tiga Jenderal Polisi Maju Pilkada Sudah Diganti
  29. Kemendagri Jamin tak Ada Pengusutan Kasus Selama Pilkada
  30. Kemendagri Waspadai Kampanye Hitam di Pilkada Serentak