• Card 1 of 30
Nasional

MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang

Faisal Abdalla    •    11 Januari 2018 14:53

Palu hakim. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi. Palu hakim. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi.

Jakarta: Partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum 2014 diwajibkan mengikuti verifikasi ulang. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Islam Damai Aman (Idaman) terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) serta Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatakan parpol peserta pemilu adalah mereka yang telah ditetapkan/lulus verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, Pasal 173 ayat (3) menyatakan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Dalam dalilnya, Partai Idaman menggugat dua pasal itu karena dianggap diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai lama dan partai baru. MK pun mengabulkan gugatan tersebut. 

"Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 173 ayat (1) dan (3) beralasan secara hukum," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Januari 2018. 

Dalam putusannya, Arief mengatakan frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca: ?MK Tolak Gugatan terkait Ambang Batas Presiden

Dalam pertimbangannya, MK menilai telah terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari Pemilu 2014. Dengan begitu, semua parpol perlu diverifikasi ulang. MK juga menilai aturan yang mengatur parpol peserta Pemilu 2014 tak perlu diverifikasi ulang tidak adil.

Dengan dikabulkannya gugatan ini, semua partai, baik yang baru maupun partai yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu 2014, harus menjalani tahapan verifikasi ulang. Tahapan ini harus mereka lalui untuk ikut Pemilu 2019.

Sementara itu, gugatan Partai Idaman terhadap pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) ditolak MK. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," tukas Arief.