pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 25 September 2018 01:24
  1. Sinergi TNI-Polri Lahirkan Konsep Pemilu 2019 Aman
  2. Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  3. Wiranto Optimistis Tingkat Kerawanan Mereda Jelang Pemilu
  4. 5 Warna Kertas Suara pada Pileg dan Pilpres 2019
  5. KPU Minta Tambahan Waktu Menjawab Gugatan OSO
  6. Bawaslu belum Terima Laporan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  7. KPU Resmi Tutup Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019
  8. KPU Telah Terima LADK Parpol dan Paslon Pilpres 2019
  9. KPU Apresiasi Ketaatan Peserta Pemilu dalam Menyerahkan LADK
  10. Unik, Kafe di Semarang Usung Tema Pemilu 2019
  11. KPU Banten Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  12. Pemerintah dan Polri Gelar Rakor Bahas Pengamanan Pemilu 2019
  13. Rincian Penggunaan Dana Awal Kampanye Jokowi-Ma'ruf
  14. KPUD Sulsel akan Periksa Kembali LADK Parpol
  15. Masa Kampanye Dimulai, Baliho di Jawa Timur Didominasi oleh Caleg
  16. Bawaslu Tuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai
  17. PDI Perjuangan Utamakan Transparansi Dana Kampanye
  18. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  19. Bedah Editorial MI: Konsistensi Kampanye Damai
  20. Konsistensi Kampanye Damai
  21. Konsistensi Kampanye Damai
  22. PKB: Polemik Atribut Parpol tak Perlu Dibesar-besarkan
  23. SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai
  24. Antikorupsi hanya Pemanis Janji
  25. Menristek Dorong Penerapan Pemilu Elektronik
  26. KPU Membatasi Sumbangan Dari Luar Parpol
  27. KPU Belum Bisa Ungkap Keseluruhan Laporan Dana Kampanye
  28. Laporan Dana Awal Kampanye Demokrat Rp 839 juta
  29. Parpol Wajib Menyerahkan 3 Laporan Dana Kampanye
  30. Patgulipat Dana Kampanye
  • Card 1 of 30
Nasional

KPU Disebut bisa Menggugat Kemenkum HAM

Siti Yona Hukmana    •    23 Juni 2018 10:44

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari - Medcom.id/Siti Yona Hukmana. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melayangkan gugatan terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Gugatan terkait Peraturan KPU (PKPU) pelarangan eks narapidana korupsi ikut pemilihan legislatif (pileg) yang tak kunjung diundangkan. 

"Bisa (gugat) ke PTUN, namanya gugatan fiktif positif. Jika KPU mau, dapat melakukan itu dengan alasan merasa tidak ada tindakan, berupa pengundangan, maka bisa menggugat," kata Feri Amsari pada wartawan, Jumat, 22 Juni 2018.

Namun, pakar hukum tata negara ini berharap hal itu tidak terjadi. Ia ingin, Kemenkum HAM segera mengundangkan PKPU tersebut.

"Tetapi menurut saya diselesaikan dengan cara terbaik, yaitu Menkum HAM mengundangkannya. Jangan semua melalui jalur hukum," tutur dia. 

Feri menyebut, pengundangan PKPU pencalonan anggota legislatif bertujuan agar semua pihak dapat mengetahuinya. Apalagi, mengundangkan suatu peraturan adalah tanggung jawab Kemenkum HAM.

"Salah satu cara untuk mengetahui hal ini (PKPU) melalui pengundangan, lembaran negara atau berita negara. Nah, ini tanggung jawab Menkum-HAM untuk menyebarkan informasi," tutur dia. 

Bila PKPU tak diundangkan, Feri menyebut, Kemenkum HAM bakal bertanggung jawab jika terjadi gugatan calon legislatif tidak mengetahui PKPU. Sebab, PKPU tetap berlaku meskipun tidak diundang-undangkan oleh Kemenkum HAM.

"Aturannya sudah sah berlaku. Misalnya, orang dipidana, lalu dia mengatakan saya tidak pernah baca UU, enggak ada soal itu, yang penting sudah disampaikan di berita negara, mengapa kamu tidak baca. Sama juga dengan PKPU ini. Dia tetap sah berlaku, kalau ada yang mengatakan belum membaca, itu masalah Menkum HAM," tukas dia. 

pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 25 September 2018 01:24
  1. Sinergi TNI-Polri Lahirkan Konsep Pemilu 2019 Aman
  2. Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  3. Wiranto Optimistis Tingkat Kerawanan Mereda Jelang Pemilu
  4. 5 Warna Kertas Suara pada Pileg dan Pilpres 2019
  5. KPU Minta Tambahan Waktu Menjawab Gugatan OSO
  6. Bawaslu belum Terima Laporan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  7. KPU Resmi Tutup Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019
  8. KPU Telah Terima LADK Parpol dan Paslon Pilpres 2019
  9. KPU Apresiasi Ketaatan Peserta Pemilu dalam Menyerahkan LADK
  10. Unik, Kafe di Semarang Usung Tema Pemilu 2019
  11. KPU Banten Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  12. Pemerintah dan Polri Gelar Rakor Bahas Pengamanan Pemilu 2019
  13. Rincian Penggunaan Dana Awal Kampanye Jokowi-Ma'ruf
  14. KPUD Sulsel akan Periksa Kembali LADK Parpol
  15. Masa Kampanye Dimulai, Baliho di Jawa Timur Didominasi oleh Caleg
  16. Bawaslu Tuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai
  17. PDI Perjuangan Utamakan Transparansi Dana Kampanye
  18. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  19. Bedah Editorial MI: Konsistensi Kampanye Damai
  20. Konsistensi Kampanye Damai
  21. Konsistensi Kampanye Damai
  22. PKB: Polemik Atribut Parpol tak Perlu Dibesar-besarkan
  23. SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai
  24. Antikorupsi hanya Pemanis Janji
  25. Menristek Dorong Penerapan Pemilu Elektronik
  26. KPU Membatasi Sumbangan Dari Luar Parpol
  27. KPU Belum Bisa Ungkap Keseluruhan Laporan Dana Kampanye
  28. Laporan Dana Awal Kampanye Demokrat Rp 839 juta
  29. Parpol Wajib Menyerahkan 3 Laporan Dana Kampanye
  30. Patgulipat Dana Kampanye