pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 25 September 2018 01:24
  1. Sinergi TNI-Polri Lahirkan Konsep Pemilu 2019 Aman
  2. Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  3. Wiranto Optimistis Tingkat Kerawanan Mereda Jelang Pemilu
  4. 5 Warna Kertas Suara pada Pileg dan Pilpres 2019
  5. KPU Minta Tambahan Waktu Menjawab Gugatan OSO
  6. Bawaslu belum Terima Laporan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  7. KPU Resmi Tutup Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019
  8. KPU Telah Terima LADK Parpol dan Paslon Pilpres 2019
  9. KPU Apresiasi Ketaatan Peserta Pemilu dalam Menyerahkan LADK
  10. Unik, Kafe di Semarang Usung Tema Pemilu 2019
  11. KPU Banten Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  12. Pemerintah dan Polri Gelar Rakor Bahas Pengamanan Pemilu 2019
  13. Rincian Penggunaan Dana Awal Kampanye Jokowi-Ma'ruf
  14. KPUD Sulsel akan Periksa Kembali LADK Parpol
  15. Masa Kampanye Dimulai, Baliho di Jawa Timur Didominasi oleh Caleg
  16. Bawaslu Tuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai
  17. PDI Perjuangan Utamakan Transparansi Dana Kampanye
  18. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  19. Bedah Editorial MI: Konsistensi Kampanye Damai
  20. Konsistensi Kampanye Damai
  21. Konsistensi Kampanye Damai
  22. PKB: Polemik Atribut Parpol tak Perlu Dibesar-besarkan
  23. SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai
  24. Antikorupsi hanya Pemanis Janji
  25. Menristek Dorong Penerapan Pemilu Elektronik
  26. KPU Membatasi Sumbangan Dari Luar Parpol
  27. KPU Belum Bisa Ungkap Keseluruhan Laporan Dana Kampanye
  28. Laporan Dana Awal Kampanye Demokrat Rp 839 juta
  29. Parpol Wajib Menyerahkan 3 Laporan Dana Kampanye
  30. Patgulipat Dana Kampanye
  • Card 1 of 30
Nasional

Penyelenggara Pemilu Hadapi Tantangan Berat di Tahun Politik

Siti Yona Hukmana    •    09 Maret 2018 19:24

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto. Medcom.id/Yona Hukmana. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto. Medcom.id/Yona Hukmana.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, Bawaslu dan KPU menghadapi tantangan berat menghadapi tahun politik. Salah satunya, operasi tangkap tangan yang menjerat penyelenggara pemilu di Garut, Jawa Barat.

"Belakangan ini publik dikejutkan dengan adanya peristiwa OTT, baik peserta maupun penyelenggara pemilu. Peristiwa ini cukup mengejutkan bagi kita semua apalagi terjadi persis di tengah proses tahapan Pilkada 2018," kata pria yang akrab disapa Cak Nanto itu di Media Center Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.

Cak Nanto menilai, peristiwa ini mengejutkan lantaran melibatkan oknum KPUD dan Panwaslu. Padahal, dua lembaga ini dinilai selalu menjunjung tinggi integritas dan kode etik.

Kasus tindak pidana korupsi ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kasus ini juga akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu dan sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Baca: Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Diberhentikan Sementara

Cak Nanto pun menegaskan, penyelenggara pemilu harus memerhatikan integritas dan independesi. Penyelenggara selayaknya tak boleh berpihak.

"Pengelenggara pemilu yang berintegritas akan mampu menghasilkan pemilu yang berintegritas dan pemimpin nasional atau daerah yang berintegritas pula," ungkap Cak Nanto. 

Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus membangun kembali kepercayaan masyarakat. Apalagi, membangun kepercayaan masyarakat bukan hal mudah.

Badan Pengawas Pemilu memberi sanksi Ketua Panwaslu Kabupaten Garut HHB. Bawaslu menegaskan tertangkap tangannya HHB dan Komisioner KPUD Garut AS mempermalukan penyelenggara pemilu.

Baca: Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut Diringkus Polisi

HHB dan AS ditangkap, Sabtu, 24 Februari 2018. Keduanya ditangkap tangan Satgas Anti-Money Politics Bareskrim Polri, Satgaasda Jabar, dan Polres Garut sekitar pukul 12.30 WIB.

Selain menangkap kedua tersangka, petugas gabungan juga menyita sejumlah barang bukti, yakni empat unit handphone, buku rekening, dan bukti transfer Rp10 juta.

pemilu serentak 2019
30cards

pemilu serentak 2019

Updated 25 September 2018 01:24
  1. Sinergi TNI-Polri Lahirkan Konsep Pemilu 2019 Aman
  2. Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  3. Wiranto Optimistis Tingkat Kerawanan Mereda Jelang Pemilu
  4. 5 Warna Kertas Suara pada Pileg dan Pilpres 2019
  5. KPU Minta Tambahan Waktu Menjawab Gugatan OSO
  6. Bawaslu belum Terima Laporan Pelanggaran di Deklarasi Kampanye Damai
  7. KPU Resmi Tutup Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019
  8. KPU Telah Terima LADK Parpol dan Paslon Pilpres 2019
  9. KPU Apresiasi Ketaatan Peserta Pemilu dalam Menyerahkan LADK
  10. Unik, Kafe di Semarang Usung Tema Pemilu 2019
  11. KPU Banten Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  12. Pemerintah dan Polri Gelar Rakor Bahas Pengamanan Pemilu 2019
  13. Rincian Penggunaan Dana Awal Kampanye Jokowi-Ma'ruf
  14. KPUD Sulsel akan Periksa Kembali LADK Parpol
  15. Masa Kampanye Dimulai, Baliho di Jawa Timur Didominasi oleh Caleg
  16. Bawaslu Tuban Gelar Deklarasi Pemilu Damai
  17. PDI Perjuangan Utamakan Transparansi Dana Kampanye
  18. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
  19. Bedah Editorial MI: Konsistensi Kampanye Damai
  20. Konsistensi Kampanye Damai
  21. Konsistensi Kampanye Damai
  22. PKB: Polemik Atribut Parpol tak Perlu Dibesar-besarkan
  23. SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai
  24. Antikorupsi hanya Pemanis Janji
  25. Menristek Dorong Penerapan Pemilu Elektronik
  26. KPU Membatasi Sumbangan Dari Luar Parpol
  27. KPU Belum Bisa Ungkap Keseluruhan Laporan Dana Kampanye
  28. Laporan Dana Awal Kampanye Demokrat Rp 839 juta
  29. Parpol Wajib Menyerahkan 3 Laporan Dana Kampanye
  30. Patgulipat Dana Kampanye