• Card 1 of 30
Nasional

Penyelenggara Pemilu Hadapi Tantangan Berat di Tahun Politik

Siti Yona Hukmana    •    09 Maret 2018 19:24

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto. Medcom.id/Yona Hukmana. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto. Medcom.id/Yona Hukmana.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, Bawaslu dan KPU menghadapi tantangan berat menghadapi tahun politik. Salah satunya, operasi tangkap tangan yang menjerat penyelenggara pemilu di Garut, Jawa Barat.

"Belakangan ini publik dikejutkan dengan adanya peristiwa OTT, baik peserta maupun penyelenggara pemilu. Peristiwa ini cukup mengejutkan bagi kita semua apalagi terjadi persis di tengah proses tahapan Pilkada 2018," kata pria yang akrab disapa Cak Nanto itu di Media Center Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.

Cak Nanto menilai, peristiwa ini mengejutkan lantaran melibatkan oknum KPUD dan Panwaslu. Padahal, dua lembaga ini dinilai selalu menjunjung tinggi integritas dan kode etik.

Kasus tindak pidana korupsi ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kasus ini juga akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu dan sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Baca: Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Diberhentikan Sementara

Cak Nanto pun menegaskan, penyelenggara pemilu harus memerhatikan integritas dan independesi. Penyelenggara selayaknya tak boleh berpihak.

"Pengelenggara pemilu yang berintegritas akan mampu menghasilkan pemilu yang berintegritas dan pemimpin nasional atau daerah yang berintegritas pula," ungkap Cak Nanto. 

Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus membangun kembali kepercayaan masyarakat. Apalagi, membangun kepercayaan masyarakat bukan hal mudah.

Badan Pengawas Pemilu memberi sanksi Ketua Panwaslu Kabupaten Garut HHB. Bawaslu menegaskan tertangkap tangannya HHB dan Komisioner KPUD Garut AS mempermalukan penyelenggara pemilu.

Baca: Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut Diringkus Polisi

HHB dan AS ditangkap, Sabtu, 24 Februari 2018. Keduanya ditangkap tangan Satgas Anti-Money Politics Bareskrim Polri, Satgaasda Jabar, dan Polres Garut sekitar pukul 12.30 WIB.

Selain menangkap kedua tersangka, petugas gabungan juga menyita sejumlah barang bukti, yakni empat unit handphone, buku rekening, dan bukti transfer Rp10 juta.