• Card 1 of 30
Nasional

Hak Politik eks PKI dan HTI tak Bisa Dikebiri

Siti Yona Hukmana    •    14 Maret 2018 19:26

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta: Bawasalu tidak mempermasalahkan bekas kader organisasi terlarang di Indonesia mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. Sebab, tiap warga memiliki hak politik.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mencontohkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya merupakan contoh partai dan ormas yang pernah dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Namun, pembubaran bukan untuk membatasi mantan anggotanya terlibat sebagai peserta Pemilu 2019.

Menurut Bagja, sepanjang pengadilan tidak mencabut hak politiknya, mantan anggota PKI maupun HTI bisa mendaftar sebagai caleg. Sebab, yang dilarang adalah ideologinya, bukan perorangan.

"Orang yang pernah diindikasikan sebagai eks tahanan politik (eks PKI), sudah bebas 20 tahun lalu, kan sekarang sudah dipulihkan, hak mereka boleh dong (mendaftar). Itu hak asasi manusia yang tidak boleh kita batasi," kata Bagja di gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca: Bawaslu tak Persoalkan Caleg dari HTI dan FPI

Ia menambahkan, sepanjang mantan PKI maupun HTI setia dengan NKRI, mengakui UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk mengikuti Pemilu. 

Hal itu sesuai Undang-Undang Pasal 240 huruf f Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Itu disebutkan dalam UU Pasal 240. Kemudian sumpah setia itu kan tidak pernah dilanggar oleh mereka (eks PKI dan eks HTI). Jadi ya diperbolehkan, sepanjang memenuhi persyaratan," jelas Bagja.

Baca: Caleg Harus Setia pada Pancasila dan NKRI

Komisoner KPU Hasyim Asyari menyatakan, undang-undang tidak melarang mantan anggota PKI dan HTI menjadi calon legislatif.  Menurutnya, seseorang baru bisa kehilangan hak politik ketika diputus melalui pengadilan.

"Jadi kalau dicabut hak politiknya harus lewat putusan pengadilan," pungkas Hasyim.