• Card 1 of 30
Nasional

KPU Manokwari Selatan Terancam Kena Sanksi

Siti Yona Hukmana    •    07 Maret 2018 16:25

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting akan menindak tegas KPU Manokwari Selatan. Mereka dianggap telah membuat kesalahan dalam verifikasi faktual. 

"Tentu ada sanksi. Terutama saat ini sanksinya tertulis dulu. Itu akan menjadi catatan kita dalam perekrutan selanjutnya," kata Evi di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.

Evi menyebut pihaknya tak akan meneruskan jabatan komisioner KPU Manokwari Selatan pada periode berikutnya. Sementara itu, urusan pemecatan ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami menganggap kesalahan di Manokwari Selatan itu sudah sangat merugikan. Untuk bobot kesalahannya seperti apa akan kami mintakan untuk diproses. Tapi kan ini tentu melalui proses pemberhentian sementara dulu," ujar Evi.

Menurut Evi, pemberian sanksi itu bukan hal yang mudah. Pasalnya, pihaknya juga harus menjaga semangat para penyelenggara pemilu lainnya. 

"Misalnya, ada penyelenggara di kabupaten atau kota yang kerjanya baik nanti bisa jatuh spiritnya. Jadi, kita tidak bisa langsung memberikan pemberhentian," ucap Evi. 

Baca: Putusan Bawaslu Jangan Dianggap Kekalahan KPU

KPU Manokwari Selatan menjadi pembicaraan dalam sidang gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). PBB menolak keputusan KPU yang tak meloloskannya sebagai perserta Pemilu 2019.

Anggota KPU Papua Barat Jotam Senis mengaku memerintahkan Ketua KPU Manokwari Selatan Abraham Ramandey mengubah status PBB yang mulanya belum memenuhi syarat (BMS) menjadi tidak memenuhi syarat (MS). PBB akhirnya memenangkan gugatan dan menjadi peserta pemilu.