• Card 1 of 30
Nasional

MK Didesak Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

12 Juli 2018 15:32

MK. Foto: Antara/Hafidz Mubarak. MK. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) didesak menghapus ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Syarat itu dianggap merugikan calon presiden (capres) alternatif yang ingin maju di Pilpres 2019.

Batasan tersebut dianggapnya tidak adil karena memperkecil peluang bagi partai kecil dan menengah untuk mengajukan capres. Bahkan, syarat ini berpotensi membuat Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal.

"Saya sebagai calon presiden bersama para relawan menggelar aksi protes ke Mahkamah Konstitusi agar menghapus ambang batas pencalonan presiden," kata Sam Aliano, pengusaha, saat mendemo Gedung MK, Kamis, 12 Juli 2018.

Menurut dia, aturan yang termuat di Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu bertentangan dengan demokrasi. Sementara itu, saat ini, hanya Presiden Joko Widodo yang sudah mengamankan tiket Pilpres 2019 dengan dukungan enam partai.

"Sekarang hanya tinggal tiga atau empat partai saja yang belum menentukan calonnya, itu pun diperebutkan banyak capres. Dan yang lebih menyulitkan lagi adalah syarat ambang batas pencalonan 20 persen, kami merasa terjebak ikat leher," tegas dia.

Di sisi lain, Sam mengkritik partai politik (parpol) yang seharusnya berpihak kepada rakyat. Dia menilai parpol telah dikuasai kepentingan elite tanpa memikirkan kepentingan rakyat. 

Baca: ?Prabowo dan Sohibul Bahas Cawapres Pekan Depan

"Sekalian saja semua partai ke Pak Jokowi. Kenapa tidak sekalian Pak Jokowi jadi calon tunggal saja," keluh dia. 

Sam berharap Jokowi juga membuktikan pernyataan saat ditanya soal nama-nama yang muncul di bursa capres. Jokowi, saat itu, tak mempermasalahkan banyak nama bermunculan.

"Kata Pak Jokowi banyak capres banyak pilihan, banyak pilihan mana Pak Presiden Jokowi? Buktikan omongannya. Faktanya, pilihan hanya ada dua kandidat," ungkap dia.