• Card 1 of 30
Nasional

Skenario Utama Penerapan Ganjil Genap

02 Juli 2018 17:23

Kendaraan terjebak kemacetan di ruas jalan Jenderal Gatot Subroto kawasan Semanggi, Jakarta. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar) Kendaraan terjebak kemacetan di ruas jalan Jenderal Gatot Subroto kawasan Semanggi, Jakarta. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)

Jakarta: Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan sedikitnya ada tiga skenario besar di balik penerapan sistem ganjil genap di ibu kota terkait dengan event Asian Games.

Pertama terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas yang di antaranya penerapan sistem ganjil genap dan sistem buka tutup pintu tol. Kedua adalah penyediaan angkutan umum dan ketiga terkait sistem perjalanan truk di tol dalam kota.

"Kenapa tiga itu diterapkan, karena kami punya tugas menjamin perjalanan para official atlete dari venue ke venue tak melebihi 30 menit. Kalau lebih dari itu jadwal pertandingan akan berantakan," ungkap Bambang, dalam Selamat Pagi Indonesia, Senin, 2 Juli 2018.

Tak cuma itu, Bambang mengungkapkan penerapan sistem ganjil genap juga bertujuan mengurangi tingkat polusi udara di ibu kota. Dia menyebut tingkat polusi di DKI Jakarta cukup tinggi dan dapat membahayakan kesehatan para atlet.

"(Ganjil genap) memang untuk menurunkan CO2 supaya atletnya bugar. Kalau dalam keadaan bugar tentu tidak akan terpengaruh saat bertanding. Ini yang kita jaga dengan sistem ganjil genap tadi," kata dia.

Bambang menambahkan selain membatasi jumlah kendaraan penerapan ganjil genap juga untuk mengatur pergerakan orang. Diharapkan, terjadi perpindahan orang dari angkutan pribadi ke umum.

Untuk mendukung itu, pemerintah menyediakan 45 trayek bus pengumpan membantu masyarakat selama penerapan sistem ganjil genap. Masing-masing trayek dioperasikan 10 bus secara gratis.

Khusus kendaraat pelat kuning seperti taksi, kendaraan pemerintah misalnya mobil kepresidenan, TNI, Polri, ambulans, pemadam kebakaran, dan pelat merah tetap diizinkan melintas sepanjang jalur yang diberlakukan sistem ganjil genap.

"Kepada masyarakat kami mohon pengertian ini kebijakan pemerintah namun tidak hanya pemerintah saja masyarakat juga harus terlibat sejingga menjadi kebijakan publik," jelas dia.