• Card 15 of 30
Nasional

Pemerintah Dituding tak Memahami Persoalan Taksi Daring

03 April 2018 18:00

Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: MI/Pius Erlangga) Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: MI/Pius Erlangga)

Jakarta: Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menilai polemik taksi daring yang terus bergulir tak lepas dari keengganan perusahaan penyedia aplikasi untuk beralih menjadi perusahaan transportasi.

Ia mengatakan salah satu alasan atas dorongan tersebut, ketersediaan pengemudi taksi maupun ojek daring sudah tak rasional. Ada ketimpangan antara penawaran dan permintaan transportasi daring di masyarakat.

"Sudah disampaikan, moratorium harus dilakukan. Tapi perusahaan transportasi terus menerima pendaftaran mitra akibatnya over supply, ada ketidakseimbangan supply dan demand yang memicu persaingan ketat dari para pengemudi," kata Budi, dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa, 3 April 2018.

Menurut Budi, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan transportasi daring diperparah dengan sulitnya perusahaan penyedia aplikasi untuk diajak kerja sama.

Ia mengatakan salah satu kesulitan pemerintah mengakomodasi keinginan para mitra pengemudi adalah tidak adanya keterbukaan perusahaan penyedia aplikasi untuk menyebut jumlah pasti mitra pengemudi.

"Sebetulnya sudah dibuat berapa banyak tapi tidak lengkap. Yang terjadi, mitra pengemudi di provinsi dan Jabodetabek tidak bisa mengikuti digital dashboard karena datanya tidak lengkap," katanya.

Ketimpangan antara penawaran dan permintaan jumlah transportasi daring juga diamini oleh Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen. Namun pihaknya menolak jika perusahaan penyedia aplikasi berubah menjadi perusahaan transportasi dengan alasan membatasi mitra pengemudi.

Dia mengatakan bagaimana mungkin mengalihkan penyelenggaraan transportasi daring dari perusahaan penyedia aplikasi ke pemerintah mana kala pemerintah sendiri tak tahu jumlah pasti mitra pengemudi.

"Pemerintah belum paham tentang aplikasi ini makanya tidak bisa memberikan data sebenarnya. Akses digital dashboard juga sudah sekian bulan tapi belim bisa mendapatkan data sebenarnya. Tentu kami sebagai driver dirugikan," katanya.

Christiansen mengatakan sistem kemitraan yang diberlakukan perusahaan penyedia aplikasi saja dinilai sudah merugikan para pengemudi. Ia mengaku tak bisa membayangkan jika perusahaan penyedia aplikasi berubah menjadi perusahaan transportasi yang akan menggugurkan sistem kemitran. 

"Yang terjadi nanti hubungan antara buruh dan majikan, hak kami akan lebih parah. Kami ingin PM 108/2017 dikaji lagi apakah ini solusi tepat karena di akar rumput (pengemudi) banyak yang menolak," jelas dia.