reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

Ketiadaan Perda Ancam Investasi di Kepulauan Seribu

Intan Yunelia    •    11 April 2018 17:32

Foto udara gugusan Kepulauan Seribu di Jakarta. Foto: Antara/Ahmad Subaidi. Foto udara gugusan Kepulauan Seribu di Jakarta. Foto: Antara/Ahmad Subaidi.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta segera merampungkan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) dan Raperda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Ketiadaan perda dikhawatirkan mengganggu proses investasi di Kepulauan Seribu.  

"Ini akan ada kesulitan dalam pembangunan. Kenapa? Karena zonanya belum ditentukan," kata  Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018.

Menurut dia, pemetaan di pantai utara Jakarta belum dibagi-bagi ke dalam zona konservasi, zona ekonomi khusus, dan zona keamanan nasional. Alhasil, investor takut bila nantinya wilayah yang dibangun bukan sesuai peruntukan.

"Kalau investasi agak besar tapi peruntukannya bukan untuk itu bisa bubar," ujar dua.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI itu juga menilai tata ruang di kawasan Kepulauan Seribu masih buruk. Ini khususnya soal penataan pipa dan kabel bawah laut.

"NasDem berapa kali mengusulkan pipa air itu masuk ke Kepulauan Seribu kalau masalah biaya APBD-nya mampu, kenapa tidak," jelas dia.

Baca: DPRD DKI Tunggu Keberanian Anies Bahas Raperda Reklamasi

Anies sempat mencabut dua raperda yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta. Anies tidak ingin pantai Jakarta hanya untuk sektor komersil.

"Kemarin, DPRD sudah menyerahkan surat pengembalian atas dua raperda yaitu  terkait (Raperda) RTRKS Pantura Jakarta dengan Raperda RZWP3K," kata Anies, Jumat, 15 Desember 2017.

Setelah menerima dua salinan raperda tersebut, Anies membentuk tim untuk penataan konseptual membahas raperda yang baru. Raperda yang baru akan dikaji dari faktor sosiologis, ekonomis, dan strategi global.

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi