reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

Revisi Raperda Reklamasi Terbengkalai

Nur Azizah    •    17 April 2018 12:07

Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso. Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Jakarta: Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tak jelas. Sejak Desember 2017 hingga kini, hasil revisi belum juga rampung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tak memiliki kendala apa pun. Pembahasan, kata dia, masih berjalan.

"Masih terus dikerjakan," kata Sandi singkat di Pasar Koja, Jakarta Utara, Selasa, 17 April 2018.

Sandi pun tak memiliki target kapan revisi selesai. Ia hanya mengatakan bakal menyelesaikan sesegera mungkin.

Selasa, 10 April 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengatakan hal yang sama. Revisi Raperda Reklamasi belum kelar.

Anies mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 tak memproyeksikan pembangunan tersebut. Itu menjadi salah satu alasan raperda tak kunjung rampung.

"Begini kalau RPJMD kan menjelaskan apa yang akan kita kerjakan. Jadi Anda bisa lihat jelas apa yang kita kerjakan, tidak menyebutkan soal reklamasi," ungkapnya saat itu.

Namun, mantan Menteri Pendidikan ini berjanji bakal mengelola zona yang terlanjur terbangun. Sebelum memanfaatkan kawasan itu, Anies akan merevisi Raperda Reklamasi.

"Sebelum kita sampaikan raperda, nanti ada pembentukan institusi-institusi yang diamanatkan perpres dan perda," pungkas dia.

Baca: Luhut dan Susi Sudah Diperiksa Terkait Kasus Reklamasi

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta agar Anies dan Sandiaga mempercepat revisi tersebut. Semakin lama revisi, pembangunan dan pembagian zonasi di pesisir akan semakin terhambat.

"Seharusnya dipercepat. Pulau kecil kita itu sudah di-zoning kalau enggak nanti pengembangan jadi terbengkalai karena enggak tahu di mana harus bikin apa," kata dia saat dihubungi Medcom.id, Jakarta Pusat, Selasa, 10 April 2018.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini mengaku sering menagih revisi raperda tersebut. Namun, tidak ada kejelasan terkait progres revisi.

"Pimpinan sering rapat di sana dan sering menanyakan tapi sampai hari ini enggak ada kabar dan enggak ada penjelasan lagi bahas apa," ungkap dia.

Ia mendesak Anies-Sandi untuk segera merampungkan perbaikan itu. Menurutnya, raperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum untuk menata wilayah pesisir.


reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi