reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 13 Desember 2018 16:41
  1. Proyek Pemecah Ombak Merusak Trumbu Karang Pulau Tidung
  2. Hanura DKI Sebut Penugasan Pulau Reklamasi Ilegal
  3. Kemampuan PT Jakpro Mengelola Pulau Reklamasi Dipertanyakan
  4. Anies Ganti Nama Tiga Pulau Reklamasi
  5. Anies Diminta tak Gegabah Garap Pulau Reklamasi
  6. Anies Namakan Pulau Reklamasi Pantai Kita Maju Bersama
  7. Anies Diminta Diskusi dengan Pengembang Pulau Reklamasi
  8. Pulau Reklamasi Bakal Dibuka untuk Umum
  9. Nama Tiga Pulau Reklamasi Diumumkan Senin
  10. Anies Tak Takut Digugat PT KNI
  11. PT Jakpro Ditugasi Kelola Pulau Reklamasi
  12. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  13. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  14. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  15. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  16. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  17. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  18. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  19. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  20. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  21. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  22. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  23. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  24. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  25. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  26. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  27. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  28. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  29. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  30. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  • Card 1 of 30
Nasional

Anies Lanjutkan Reklamasi

Nur Azizah    •    13 Juni 2018 12:53

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub itu menjelaskan soal pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara (pantura) Jakarta.

Berdasarkan Pasal 4 dikatakan BKP Reklamasi Pantura memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta. Badan ini juga bertugas untuk mengelola hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan Pantura Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan penataan kembali kawasan daratan Pantura Jakarta.

Untuk melaksanakan tugasnya, BKP Pantura Jakarta memiliki sejumlah fungsi, yaitu mengkoordinir penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, menyusun serta melaksanakan rencana teknis dan program pengembangan Reklamasi Pantura Jakarta.

"Fungsi itu meliputi pemanfaatan tanah pulau Reklamasi Pantura Jakarta, pembangunan, mengelola, memelihara, dan mengendalikan prasarana dan sarana Reklamasi Pantura," bunyi Pasal 4 poin 2 huruf b.

Fungsi ketiga BKP Reklamasi Pantura ialah menata kembali daratan Pantura Jakarta yang meliputi perbaikan lingkungan, pemeliharaan kampung luar batang, dan kampung nelayan pada kawasan daratan Pantura Jakarta.

"Lalu, penataan kembali lingkungan permukiman kelompok masyarakat bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum di kawasan daratan Pantura, melestarikan hutan bakau, hutan lindung, revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah serta merelokasi gudang dan industri di kawasan tersebut," bunyi pasal 4 poin 2 huruf c.

(Baca juga: Bestari Tunggu Langkah Berani Anies usai Penyegelan)

BKP juga memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan pada kawasan daratan Pantura. Termasuk menjadi penghubung ke Pulau Reklamasi.

Di poin selanjutnya, BKP bertugas untuk memfasilitasi proses perizinan atau non-perizinan pengelolahan Reklamasi Pantura Jakarta. Badan ini juga diberi mandat untuk mengoptimalkan pemanfaatan Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra yang berada di hak pengelolaan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

"Lalu, pengordinasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis dan program Reklamasi Pantura Jakarta serta pemanfaatan Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra," bunyi Pasal 4 poin 2 huruf g.

Pergub ini diteken pada 4 Juni 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 7 Juni 2018. Pergub tersebut lantas mendapat kecaman keras dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Lahirnya Pergub ini menandakan Anies bakal melanjutkan proyek reklamasi. "Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut," kata salah satu anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson, dalam keterangan tertulis di Jakarta Pusat, Rabu, 13 Juni 2018.

(Baca juga: 932 Bangunan di Pulau C dan D Disegel)

Nelson menyampaikan, proyek reklamasi Teluk Jakarta telah menyisakan berbagai permasalahan. Misalnya, tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis. 

Selain itu proyek reklamasi juga tidak memiliki kejelasan tentang lokasi pengambilan material pasir hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa didahului IMB, bahkan tanpa sertifikat tanah.

"Meskipun menyebutkan tentang pemeliharaan lingkungan, hutan bakau, pengendalian banjir, dan lain-lain, hal tersebut tidak akan mengubah takdir proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai proyek yang akan merusak ekosistem pesisir, menyengsarakan nelayan, mengganggu obyek vital nasional, dan menghadirkan bencana di pesisir Jakarta," tegas dia.

Dalam kampanye Pilkada DKI tahun lalu, Anies-Sandiaga menggebu-gebu menyatakan akan menghentikan reklamasi Teluk Utara Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta. Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga.

"Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja," pungkas Nelson.

(Baca juga: Anies tak Urusi Nasib Konsumen Pulau C dan D)
 

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 13 Desember 2018 16:41
  1. Proyek Pemecah Ombak Merusak Trumbu Karang Pulau Tidung
  2. Hanura DKI Sebut Penugasan Pulau Reklamasi Ilegal
  3. Kemampuan PT Jakpro Mengelola Pulau Reklamasi Dipertanyakan
  4. Anies Ganti Nama Tiga Pulau Reklamasi
  5. Anies Diminta tak Gegabah Garap Pulau Reklamasi
  6. Anies Namakan Pulau Reklamasi Pantai Kita Maju Bersama
  7. Anies Diminta Diskusi dengan Pengembang Pulau Reklamasi
  8. Pulau Reklamasi Bakal Dibuka untuk Umum
  9. Nama Tiga Pulau Reklamasi Diumumkan Senin
  10. Anies Tak Takut Digugat PT KNI
  11. PT Jakpro Ditugasi Kelola Pulau Reklamasi
  12. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  13. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  14. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  15. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  16. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  17. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  18. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  19. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  20. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  21. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  22. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  23. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  24. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  25. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  26. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  27. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  28. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  29. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  30. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau