• Card 4 of 30
Nasional

Gerindra Dukung Pergub Reklamasi Teluk Jakarta

M Sholahadhin Azhar    •    13 Juni 2018 19:17

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. MI/Rommy Pujianto. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Partai Gerindra mendukung Pemprov DKI yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.  Keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan itu dinilai tepat.

"Ini malah yang benar. Semua harus dilandaskan dengan aturan," kata Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik saat dihubungi, Rabu, 13 Juni 2018.

Taufik juga menyinggung pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara (pantura) Jakarta dalam pasal 4 dalam Pergub itu. Menurutnya, formulasi baru ini akan mengatur dan mengembangkan wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu. 

Salah satunya, kata dia, terkait penataan ulang proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Pasalnya, pengembangan wilayah itu melibatkan beberapa unsur. Misalnya kampung wisata dan revitalisasi pelabuhan.

"Kalau tak diatur malah berantakan. Ini untuk merapikan. Langkah Anies sudah tepat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Baca: Anies Lanjutkan Reklamasi

Ia menyebut pengelolaan pesisir utara masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang termasuk dalam kerangka pembangunan tata ruang dan zonasi pulau-pulau DKI. 

Menurut Taufik, tujuan pengelolaan kawasan ini sangat jelas, yakni mengembangkan kesejahteraan warga dan pelestarian lingkungan. "Ini kan (tujuannya) baik," katanya.

Di sisi lain, Taufik menyatakan pihaknya masih menunggu Anies soal belum adanya Raperda terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta). Demikian pula dengan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sementara ini, kata Taufik, sudah ada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang menjadi landasan hukum Pergub 58 Tahun 2018. 

"Tak ada masalah (Pergub). Kan ada Keppres dan aturan lainnya. Ingat, yang mengeluarkan HPL Pemprov DKI. Jadi, memang perlu ada badan untuk mengatur secara baik," tandasnya.