reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

Gerindra Dukung Pergub Reklamasi Teluk Jakarta

M Sholahadhin Azhar    •    13 Juni 2018 19:17

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. MI/Rommy Pujianto. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Partai Gerindra mendukung Pemprov DKI yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.  Keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan itu dinilai tepat.

"Ini malah yang benar. Semua harus dilandaskan dengan aturan," kata Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik saat dihubungi, Rabu, 13 Juni 2018.

Taufik juga menyinggung pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara (pantura) Jakarta dalam pasal 4 dalam Pergub itu. Menurutnya, formulasi baru ini akan mengatur dan mengembangkan wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu. 

Salah satunya, kata dia, terkait penataan ulang proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Pasalnya, pengembangan wilayah itu melibatkan beberapa unsur. Misalnya kampung wisata dan revitalisasi pelabuhan.

"Kalau tak diatur malah berantakan. Ini untuk merapikan. Langkah Anies sudah tepat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Baca: Anies Lanjutkan Reklamasi

Ia menyebut pengelolaan pesisir utara masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang termasuk dalam kerangka pembangunan tata ruang dan zonasi pulau-pulau DKI. 

Menurut Taufik, tujuan pengelolaan kawasan ini sangat jelas, yakni mengembangkan kesejahteraan warga dan pelestarian lingkungan. "Ini kan (tujuannya) baik," katanya.

Di sisi lain, Taufik menyatakan pihaknya masih menunggu Anies soal belum adanya Raperda terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta). Demikian pula dengan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sementara ini, kata Taufik, sudah ada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang menjadi landasan hukum Pergub 58 Tahun 2018. 

"Tak ada masalah (Pergub). Kan ada Keppres dan aturan lainnya. Ingat, yang mengeluarkan HPL Pemprov DKI. Jadi, memang perlu ada badan untuk mengatur secara baik," tandasnya.

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi