reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

Anies Diminta Perhatikan Perpres Penataan Jabodetabekpunjur

Intan Yunelia    •    17 April 2018 13:11

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta diminta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Ini diperlukan Anies untuk merevisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Kemarin sudah dicoba dibahas Kementerian ATR-BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Artinya, dalam hal ini kita melihat sejauh mana revisi tata ruang Jabodetabekpunjur itu terkait keberadaan pulau reklamasi," kata Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna kepada Medcom.id, Selasa, 17 April 2018.

Menurut dia, penyelarasan poin di perpres dan dua raperda soal reklamasi ini penting. Fokus yang perlu diperhatikan adalah soal kewenangan pengembangan pulau reklamasi yang saat ini masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. 

"Secara tata ruang apakah tetap 17 pulau atau berapa pulau yang masih dipertahankan. Pengaturannya bagaimana apakah di situ tetap otoritas kewenangannya ada di mana," jelas Yayat.

Baca: Luhut dan Susi Sudah Diperiksa Terkait Kasus Reklamasi

Dia menilai kebijakan Anies menarik kembali dua raperda yang diusulkan di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat itu tidak bisa dikatakan salah. Pasalnya, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta belum dicabut.

"Keppres 95 tidak dicabut tetap saja gubernur yang memiliki otoritas," ucap Yayat.

Namun, Yayat melihat revisi dua raperda yang belum juga usai menunjukkan masih ada perseteruan antara pemerintah pusat dan daerah. Perpres Tata Ruang Jabodetabekpunjur pun dianjurkan menjadi acuan dalam pembahasan revisi raperda. 

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi