reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

Polisi Periksa Ahok Usut Kasus Reklamasi

Dhaifurrakhman Abas    •    26 Februari 2018 17:32

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta - Medcom.id/Ilham WIbowo. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta - Medcom.id/Ilham WIbowo.

Jakarta: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus memeriksa sejumlah orang terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Salah satunya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

"Iya, pihak Ahok sudah dimintai keterangan terkait reklamasi sekitar awal Februari (2018) lalu," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta kepada wartawan, di Polda Metro Jaya, Senin, 26 Februari 2018.

Adi mengaku pemeriksaan atas Ahok diIakukan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan di rutan lantaran saat ini Ahok masih menjalani masa hukuman terkait kasus penodaan agama. 

"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob, Depok," imbuh dia. 

Dalam pemeriksaan itu, kata Adi, pihaknya mencecar Ahok dengan 20 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan seputar kebijakan Ahok saat masih menjabat sebagai gubernur terkait proyek reklamasi. 

Namun, Adi enggan memerinci materi pertanyaan yang diberikan terhadap Ahok.
"Yang jelas pertanyaan berkaitan dengan kebijakan Ahok soal reklamasi pada saat dia menjadi gubernur,"  tutur dia.

Selain Ahok, sejumlah pejabat Pemprov DKI dan kementerian terkait telah diperiksa sebagai saksi. Di antaranya, polisi memeriksa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. 

Andri ditanya terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lalu lintas terkait proyek pembangunan reklamasi Pulau Teluk Jakarta.

(Baca juga: Sofyan Djalil Serahkan Dokumen soal Reklamasi ke Polisi)

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil untuk menjelaskan persoalan sertifikasi pulau reklamasi itu. Totalnya, polisi sudah memeriksa 42 orang saksi.

"Saksi sudah sekitar 42 ya terakhir," ujar dia. 

Adi juga berencana menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap Djarot Saiful Hidayat yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun, Adi belum mau membeberkan jadwal pemeriksaan terhadap Djarot. 

"Pak Djarot sedang sibuk berkampanye setelah resmi maju di Pilkada 2018 sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Jadi belum bisa direalisasikan," ungkap dia. 

Tak hanya mengusut masalah malaadministrasi, polisi turut menyelidiki dugaan korupsi pulau C dan D dalam proyek reklamasi terkait nilai jual objek pajak (NJOP) kedua pulau itu. Kasus proyek reklamasi diwarnai indikasi korupsi dalam penetapan NJOP pulau C dan D. 

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D merugikan keuangan negara. Dugaan penyelewengan anggaran negara itu terdapat pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter, namun realisasinya mencapai Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

(Baca juga: Kadishub DKI Diperiksa Terkait Amdal Lalu Lintas Pulau Reklamasi)


reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi