reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 28 of 30
Nasional

BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi

Nur Azizah    •    22 Juni 2018 04:04

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan). Medcom.id/Nur Azizah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan). Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pantura) untuk menyelamatkan nvestasi. Edi mengatakan, investasi di pulau reklamasi mencapai ratusan triliun.

"Ini kan investasi besar. Lagi pula, Jakarta sudah terlalu padat. Pertumbuhan manusianya kan enggak satu dua orang lagi, tiap hari ada orang yang melahirkan, punya anak. Ini kan harus dipikirkan juga," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juni 2018.

Menurut Prasetyo, reklamasi menjadi sebuah prestasi dan solusi dari pertumbuhan penduduk di sejumlah negara . Namun, di Indonesia, kata dia, reklamasi seakan masalah.

"Ini kan ada permasalahan sedikit yang akhirnya ke mana-mana. Nah itu yang sedang kita perbaiki," ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap reklamasi dapat diteruskan. Dia pun menyarankan Pemprov DKI membantu pengembangan untuk memenuhi persyaratan, misalnya, soal surat izin bangunan.

"Kalau ada yang kurang ya dilengkapi. Karena ini investasinya bukan investasi kecil loh, ratusan triliun. Apakah harus dihancurkan. Kan perlu dipikirkan juga bagaimana jalan keluarnya," pungkas dia.

Prasetyo juga menganggap reklamasi dapat membantu membenahi kampung kumuh. "Kalau dibiarkan, kumuh begitu saja. Kasihan kalau kena (banjir) rob. Ditata yang rapi," ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub itu mengatur soal pembentukan organisasi dan tata kerja BKP Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pergub ini diteken pada 4 Juni 2018 dan resmi diundangkan pada 7 Juni 2018. Pergub tersebut mendapat kecaman keras dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pasalnya, adanya Pergub tersebut menandakan Anies bakal melanjutkan proyek reklamasi. 

"Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut," kata Nelson dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni.

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi