• Card 9 of 30
Nasional

Bestari Tunggu Langkah Berani Anies usai Penyegelan

Nur Azizah    •    08 Juni 2018 15:29

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto.

Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap tindakan Gubernur Anies Baswedan menyegel bangunan di Pulau C dan D wajar dan tidak istimewa. Dia justru meminta Anies berbuat lebih berani. 

"Seharusnya gubernur mampu menghadirkan solusi yang ada di DKI. Kalau masalah tutup-tutup saja camat atau lurah juga bisa. Saya sungguh menunggu aksi dari Gubernur, apa yang akan dilakukan setelah penyegelan," kata Bestari saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat 8 Juni 2018.

Ketua Fraksi Partai NasDem ini menyarankan Anies bertemu dengan para pengembang mencari solusi. Menurut dia, tindakan Anies tidak memberikan win-win solution baik kepada konsumen, pengembangan, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

"Sekarang saya tantang Pak Gubernur untuk panggil orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Kasih tahu bagaimana yang benar supaya bisa jalan lagi. Itu baru gubernur yang top," ungkap dia.

Bestari juga mendesak Pemprov menyelesaikan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang dicabut. Dua aturan itu ialah Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sementara itu, Anies tak mau tahu soal nasib uang konsumen reklamasi di pulau C dan D. Anies mengatakan urusan uang diselesaikan antara penjual dan pembeli.

"Diselesaikan saja antara penjual dan pembeli. Lain kali kalau mau jualan (harus ada) izin. Lain kali kalau membeli pastikan ada izin membeli," kata Anies di Pulau C, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018.

Baca: Anies Tak Biarkan Bangunan Berdiri Tanpa IMB

Kemarin, Anies menyegel 932 bangunan di pulau C dan D reklamasi. Bangunan itu disegel lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pulau C dan D dikembangkan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Pulau C dan D terhubung dengan daratan Jakarta melalui jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.