reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

NasDem Usul Pemprov DKI Perjelas Aturan Reklamasi

Arga sumantri    •    02 April 2018 19:36

Anggota Komisi D dari Fraksi NasDem Bestari Barus. Foto: MTVN/Wanda Indana Anggota Komisi D dari Fraksi NasDem Bestari Barus. Foto: MTVN/Wanda Indana

Jakarta: Partai NasDem menyoroti kelanjutan nasib proyek reklamasi pantai utara Jakarta. NasDem meminta Pemprov DKI segera menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi. 

"NasDem menyarankan agar peraturan daerah yang terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta menjadi concern untuk segera diselesaikan," kata Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus dalam sidang paripurna DPRD DKI, Senin 2 April 2018.

NasDem melihat, kepastian aturan terkait reklamasi saat ini belum jelas. Makanya, penyelesain raperda terkait reklamasi dinilai penting agar penataan kawasan pantai utara Jakarta dan pulau-pulau kecilnya memiliki aturan yang jelas. 

"Serta pemanfaatan strategisnya dapat segera memiliki landasan hukum," ujar Bestari. 

Bestari juga menyoroti pembangunan di wilayah Kepulauan Seribu yang dinilai belum maksimal. Potensi pariwisata, perikanan, dan transportasi antar pulau hingga ke daratan Jakarta dianggap belum dalam kondisi yang manusiawi. 

Baca: Polisi Belum Temukan Pelanggaran Proyek Reklamasi

"Kelemahan pembangunan menjadi sesuatu hal yang perlu diperbaiki untuk menuju Kepulauan Seribu yang sejahtera," ujarnya.

Bestari membeberkan sejumlah poin terkait pembangunan Kepulauan Seribu. Misalnya, penyediaan air bersih, kurangnya tenaga medis di setiap pulau, dan peningkatan kualitas pendidikan. 

Dalam 10 tahun terakhir, NasDem menilai pariwisata Kepulauan Seribu sejatinya telah cukup berkembang. Sektor Pariwisata Kepulauan Seribu dianggap telah membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat di sana. 

"Namun, fasilitas seperti dermaga yang representatif, transpotasi, dan infrastruktur pendukung lainnya mesti ditingkatkan," ungkapnya. 

Baca: Sofyan Djalil Serahkan Dokumen soal Reklamasi ke Polisi

Kepulauan Seribu, kata Bestari, berpotensi menjadi objek pariwisara prioritas skala nasional maupun internasional seperti Maladewa. Makanya, sebagai gerbang masuk Jakarat, alokasi anggaran untuk Kepulauan Seribu dianggap perlu kembali dimaksimalkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi