reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

932 Bangunan di Pulau C dan D Disegel

Nur Azizah    •    07 Juni 2018 13:06

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/ Siti Yona Hukmana. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/ Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Sebanyak 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D, telah disegel. Bangunan itu terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko yang sekaligus tempat tinggal.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan seluruh bangunan tersebut berdiri ilegal lantaran tak memiliki izin usaha bangunan (IMB). Anies mengaku tindakannya itu hanya untuk menegakkan aturan.
 
"Pemprov DKI melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengolahan lahan ada pada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin," kata Anies di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018.
 
Anies menyampaikan kebijakannya itu menunjukkan bahwa Pemprov bisa tegas pada masyarakat yang memiliki ekonomi kuat. "Kami ingin semua mengikuti aturan yang ada," imbuhnya.
 
Penyegelan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Penyegelan ini melibatkan 300 petugas satpol PP serta Dinas Cipta Karya dan Tata Kota.
 
"Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan kita harap semua ini bisa berjalan tuntas," ungkapnya.

Baca: Ketiadaan Perda Ancam Investasi di Kepulauan Seribu

Mantan Menteri Pendidikan ini menegaskan seluruh pembangunan harus memiliki izin terlebih dahulu. Bukan sebaliknya, membangun baru memiliki izin.
 
"Jangan membangun dahulu baru mengurus izin. Tetapi pastikan ada izin dulu. Semua sesuai dengan tata kelola yang ada," pungkas dia.
 
Usai disegel, Satpol PP akan ditugaskan untuk mengawasi bangunan tersebut agar tidak ada kegiatan apa pun di tempat itu. Bangunan-bangunan ini disegel lantaran melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 
Pulau C dan D dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah selaku anak perusahaan Agung Sedayu Group. Pulau C dan D terhubung dengan daratan Jakarta melalui jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi