revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Yasonna Sebut DPR Menghambat RUU Terorisme

Achmad Zulfikar Fazli    •    15 Mei 2018 12:14

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa

Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengklaim pemerintah sudah lama satu suara dengan isi revisi Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Namun, RUU itu terhambat pengesahannya lantaran ada dinamika di Panja DPR.
 
"Kalau pemerintah dalam rapat yang lalu sudah oke. Akhirnya diprovokasi lagi, pandangan itu diprovokasi oleh beberapa teman di Panja DPR. Jadi tertunda," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.
 
Parlemen menyebut pengesahan RUU Terorisme ini mandek karena pemerintah belum sepakat soal definisi terorisme. Padahal, DPR sudah siap mengesahkannya.
 
Yasonna menegaskan sudah tidak ada lagi perbedaan di internal pemerintah. Bahkan, kata dia, pemerintah akan mendorong DPR untuk mengesahkan RUU itu.
 
"Saya berkomunikasi  dengan salah satu pimpinan DPR juga fraksi-fraksi koalisi pemerintah sepakat untuk mempercepat ini," ucap dia.

Baca: Menhan: Revisi UU Terorisme Sengaja Dihambat

Ia akan mengebut penyelesaian RUU ini. Ia optimistis pada akhir masa sidang mendatang RUU ini sudah disahkan. "Nanti pembukaan masa sidang langsung kita tancap gas," kata dia.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya mendesak perwakilan pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan revisi UU Terorisme. Ia bahkan mengancam mengambil langkah konstitusional bila pembahasan mandek.
 
"Kalau sampai Juni tidak diselesaikan, maka saya akan mengeluarkan Perppu," tegas Jokowi di Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan