revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 23 Mei 2018 11:15
  1. Pengesahan Revisi UU Terorisme tak Perlu Didesak
  2. Perlindungan Publik Lebih Penting dari Motif Politik
  3. DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat dalam Pembahasan Revisi UU Terorisme
  4. Definisi Terorisme Dianggap Bukan Substansi Utama Revisi UU
  5. PPP Minta Polemik Definisi Revisi UU Terorisme Diakhiri
  6. PAN Sebut Definisi Terorisme Bisa Jadi Pasal Karet
  7. KSP: Pemerintah Jamin Lindungi Warga dari Teroris
  8. Agum Gumelar: Pegiat HAM Sebaiknya Berpihak Pada Rakyat Bukan Teroris
  9. Pemerintah Tak Bisa Menindak WNI yang Kembali dari Suriah
  10. Ketua DPR: Revisi UU Terorisme Siap Diketok Jumat
  11. Revisi UU Terorisme Diharapkan tak Diselipkan Pasal Transaksional
  12. Tidak akan Ada Kesepakatan antara Pemerintah & DPR soal RUU Teroris?
  13. Tikungan Terakhir Revisi UU Terorisme
  14. DPR: Definisi Terorisme Dimasukan ke UU karena Aspirasi Masyarakat
  15. RUU Terorisme Batal Masuk Paripurna Pekan Ini
  16. Wapres tak Khawatir Koopssusgab dan Polri Tumpang Tindih
  17. Polri Bantah Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  18. Densus Disebut Belum Sepakat Soal Definisi Terorisme
  19. Kapolri-Densus Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  20. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  21. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  22. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  23. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  24. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  25. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  26. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  27. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  28. Bersama Perangi Teror (6)
  29. Bersama Perangi Teror (5)
  30. Bersama Perangi Teror (4)
  • Card 1 of 30
Nasional

Jokowi Semestinya Tekan Menkumham Selesaikan RUU Terorisme

Whisnu Mardiansyah    •    15 Mei 2018 13:09

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid -

Jakarta: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut Presiden Joko Widodo tak perlu mengeluarkan ancaman bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Antiterorisme (Perppu Antiterorisme). Sebab, keputusan pengesahan Revisi UU Antiterorisme ada di tangan pemerintah.

"Semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat perppu. Harusnya beliau tegur itu dan selesaikan dengan Menkumham," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Hidayat menuturkan Revisi UU Terorisme mandek lantaran masalah ada di pemerintah. 
Pemerintah dinilai terus menunda pembahasan. 

(Baca juga: Yasonna Sebut DPR Menghambat RUU Terorisme)

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan. Kalau itu kemudian diminta pemerintah seperti itu kan nggak bisa maksa untuk lanjut. Sekarang tiba-tiba mengancam dengan perppu," tukas Hidayat. 

Politikus PKS itu menyarankan presiden meminta Menkumham Yasonna Laoly mencabut surat penundaan pembahasan. Dan siap duduk bersama kembali dengan pemerintah.  

"Buat surat yang baru menyatakan siap meminta duduk dengan DPR membahas masalah ini," kata dia. 

Revisi UU Terorisme sudah dibahas DPR dan pemerintah sejak Februari 2016 atau setelah insiden bom Thamrin. Namun, hingga kini pembahasan RUU itu belum juga rampung. Pemerintah dan DPR belum sepakat soal definisi terorisme. 

(Baca juga: PDIP Nilai Definisi Terorisme Batasi Ruang Gerak Aparat)

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 23 Mei 2018 11:15
  1. Pengesahan Revisi UU Terorisme tak Perlu Didesak
  2. Perlindungan Publik Lebih Penting dari Motif Politik
  3. DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat dalam Pembahasan Revisi UU Terorisme
  4. Definisi Terorisme Dianggap Bukan Substansi Utama Revisi UU
  5. PPP Minta Polemik Definisi Revisi UU Terorisme Diakhiri
  6. PAN Sebut Definisi Terorisme Bisa Jadi Pasal Karet
  7. KSP: Pemerintah Jamin Lindungi Warga dari Teroris
  8. Agum Gumelar: Pegiat HAM Sebaiknya Berpihak Pada Rakyat Bukan Teroris
  9. Pemerintah Tak Bisa Menindak WNI yang Kembali dari Suriah
  10. Ketua DPR: Revisi UU Terorisme Siap Diketok Jumat
  11. Revisi UU Terorisme Diharapkan tak Diselipkan Pasal Transaksional
  12. Tidak akan Ada Kesepakatan antara Pemerintah & DPR soal RUU Teroris?
  13. Tikungan Terakhir Revisi UU Terorisme
  14. DPR: Definisi Terorisme Dimasukan ke UU karena Aspirasi Masyarakat
  15. RUU Terorisme Batal Masuk Paripurna Pekan Ini
  16. Wapres tak Khawatir Koopssusgab dan Polri Tumpang Tindih
  17. Polri Bantah Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  18. Densus Disebut Belum Sepakat Soal Definisi Terorisme
  19. Kapolri-Densus Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  20. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  21. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  22. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  23. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  24. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  25. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  26. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  27. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  28. Bersama Perangi Teror (6)
  29. Bersama Perangi Teror (5)
  30. Bersama Perangi Teror (4)