revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Pansus RUU Sebut Definisi Terorisme Belum Final

Whisnu Mardiansyah    •    16 Mei 2018 04:30

Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Nasir Djamil. Foto: MI/Mohammad Irfan Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Nasir Djamil. Foto: MI/Mohammad Irfan

Jakarta: Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Nasir Djamil mengakui pasal definisi terorisme salah satu poin krusial yang dibahas. Definisi terorisme belum disekapati pemerintah dan juga antar fraksi. 

"Kita belum bisa finalkan definisi ini. Mudah-mudahan nanti masa sidang ini sudah selesai," kata Nasir di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Dalam draf sementara pembahasan RUU Terorisme per tanggal 18 April 2018, disebutkan;

'Bahwa  terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

Namun, Pansus RUU Terorisme memberi catatan, dalam definisi terorisme ditambahkan frasa  tujuan politik, motif politik atau ideologi di dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini untuk membedakan dengan tindak pidana biasa. 

Baca: Fadli Sangsi Percepatan Revisi UU Terorisme Melenyapkan Teroris

"Definisi itu sudah kita bicarakan sejak awal agar diwanti-wanti. Tetapi karena kita ingin bicara yang substantif dulu, jangan definisinya begini tapi isinya enggak seperti itu," jelas Nasir.

Nasir ingin dalam definisi terorisme itu jelas ruang lingkupnya. Substansi ruang lingkup definisi harus dimasukan kedalam pasal. Bukan sekadar penjelasan dan tafsiran. 

"Penjelasan itu kan tidak punya kekuatan yang kuat dibandingkan batang tubuh. Karena norma itu harus di batang tubuh. Kita kan butuh norma ini. Makanya kita lihat normanya seperti apa," ujarnya. 

Ia berharap setelah masa reses berakhir, Pansus bersama Panja pemerintah bisa duduk bersama kembali merampungkan RUU Terorisme yang sudah dua tahun dibahas. 

Baca: Lemhannas tak Setuju TNI Dilibatkan Langsung Atasi Teroris

"Jauhkan sikap apriori, prejudice, sehingga kita sama-sama. Kalau seolah hanya ada hitam putih saya enggak setuju juga. Mudah-mudahan tidak ada prasangka seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii 
mengatakan DPR awalnya menargetkan RUU Terorisme sudah disahkan sebelum masa reses kemarin. Sebab, hanya ada satu pasal yang masih menjadi perdebatan di pasal 1 tentang definisi terorisme.  

"Kita sudah selesaikan 99,9 persen tinggal 1 ayat saja dari pasal 1 tentang ketentuan umum yakni definisi terorisme," jelasnya.

Ia menambahkan, pandangan antar fraksi sudah sepakat soal definisi terorisme. Dengan definisi terorisme melingkupi adanya tindak kejahatan, tindak kejahatan itu menimbulkan teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis dan ada motif dan tujuan politik. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri