revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur
  • Card 1 of 30
Nasional

Pansus RUU Sebut Definisi Terorisme Belum Final

Whisnu Mardiansyah    •    16 Mei 2018 04:30

Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Nasir Djamil. Foto: MI/Mohammad Irfan Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Nasir Djamil. Foto: MI/Mohammad Irfan

Jakarta: Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Nasir Djamil mengakui pasal definisi terorisme salah satu poin krusial yang dibahas. Definisi terorisme belum disekapati pemerintah dan juga antar fraksi. 

"Kita belum bisa finalkan definisi ini. Mudah-mudahan nanti masa sidang ini sudah selesai," kata Nasir di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Dalam draf sementara pembahasan RUU Terorisme per tanggal 18 April 2018, disebutkan;

'Bahwa  terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

Namun, Pansus RUU Terorisme memberi catatan, dalam definisi terorisme ditambahkan frasa  tujuan politik, motif politik atau ideologi di dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini untuk membedakan dengan tindak pidana biasa. 

Baca: Fadli Sangsi Percepatan Revisi UU Terorisme Melenyapkan Teroris

"Definisi itu sudah kita bicarakan sejak awal agar diwanti-wanti. Tetapi karena kita ingin bicara yang substantif dulu, jangan definisinya begini tapi isinya enggak seperti itu," jelas Nasir.

Nasir ingin dalam definisi terorisme itu jelas ruang lingkupnya. Substansi ruang lingkup definisi harus dimasukan kedalam pasal. Bukan sekadar penjelasan dan tafsiran. 

"Penjelasan itu kan tidak punya kekuatan yang kuat dibandingkan batang tubuh. Karena norma itu harus di batang tubuh. Kita kan butuh norma ini. Makanya kita lihat normanya seperti apa," ujarnya. 

Ia berharap setelah masa reses berakhir, Pansus bersama Panja pemerintah bisa duduk bersama kembali merampungkan RUU Terorisme yang sudah dua tahun dibahas. 

Baca: Lemhannas tak Setuju TNI Dilibatkan Langsung Atasi Teroris

"Jauhkan sikap apriori, prejudice, sehingga kita sama-sama. Kalau seolah hanya ada hitam putih saya enggak setuju juga. Mudah-mudahan tidak ada prasangka seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii 
mengatakan DPR awalnya menargetkan RUU Terorisme sudah disahkan sebelum masa reses kemarin. Sebab, hanya ada satu pasal yang masih menjadi perdebatan di pasal 1 tentang definisi terorisme.  

"Kita sudah selesaikan 99,9 persen tinggal 1 ayat saja dari pasal 1 tentang ketentuan umum yakni definisi terorisme," jelasnya.

Ia menambahkan, pandangan antar fraksi sudah sepakat soal definisi terorisme. Dengan definisi terorisme melingkupi adanya tindak kejahatan, tindak kejahatan itu menimbulkan teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis dan ada motif dan tujuan politik. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur