revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme

22 Mei 2018 10:37

Anggota Pansus RUU Terorisme Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan) Anggota Pansus RUU Terorisme Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan)

Jakarta: Anggota Pansus RUU Terorisme Akbar Faisal mengaku keberatan jika DPR dituding sebagai dalang lambannya pengesahan revisi Undang-Undang Antiterorisme. Menurut dia pangkal masalah bukan di DPR melainkan di pemerintah.

"Selama ini banyak wacana DPR tidak menyelesaikannya, tidak begitu. Persoalannya ada di pemerintah, seandainya pemerintah satu suara datang pada kami (revisi UU) sudah lama selesai," ujar dia, dalam Primetime News, Senin, 21 Mei 2018.

Akbar mengatakan lambatnya pengesahan revisi UU Antiterorisme tak lepas dari perdebatan yang terus terjadi di internal pemerintah. Pembahasan bahkan harus lompat dari pasal ke pasal hanya untuk memberi ruang pada pemerintah. 

"Kami memberi ruang pada pemerintah. Mereka tinggal datang pada kami satu suara dan biarkan kami partai politik yang memperdebatkannya," kata Akbar.

Politikus Partai NasDem ini menyebut salah satu perdebatan yang masih terjadi adalah terkait apakah frasa motif politik perlu dimasukkan ke dalam definisi teroris. Hal ini dinilai krusial lantaran jika memang dimasukkan hampir pasti penyelesaian atau penegakan hukum dari kasus terorisme butuh waktu lama. 

Satu sisi, menurut Akbar, jika memang dimasukkan dalam definisi tentu motif politik tidak bisa langsung terungkap kecuali jika pelaku sudah berada dalam tahanan. Di pihak lain motif politik dinilai tidak bisa dilepaskan dari kasus terorisme.

Argumentasi yang terus menerus inilah yang menurut Akbar menjadi pangkal masalah.

"Kan sudah dikatakan tolong pemerintah satu suara karena ini usulan pemerintah. Soal perbedaan yang ada di fraksi kami itu mudah. Kalau ternyata tidak ketemu juga voting saja, susah amat," ungkapnya.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan