revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka

Whisnu Mardiansyah    •    21 Mei 2018 09:48

Ketua DPR Bambang Soesatyo (berkemeja putih)/MI/Mohamad Irfan Ketua DPR Bambang Soesatyo (berkemeja putih)/MI/Mohamad Irfan

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak DPR segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Antiterorisme secepatnya. Ia meminta rapat pembahasan bisa diakses siap pun.

"Saya mendesak agar rapat rapat pembahasan undang-undang terorisme itu dilakukan secara terbuka," tegas Bamsoet di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam, 20 Mei 2018.

Anggota Pansus revisi UU Antiterorisme dari Fraksi Partai Golkar diminta mendesak pembahasan dilakukan terbuka. DPR tak ingin dikambinghitamkan atas mandeknya pembahasan RUU Terorisme.

"Anggota pansus khususnya Partai Golkar di pansus untuk mendorong rapat pembahasan langsung di ujung dan penuntasan itu dilakukan secara terbuka, biar tidak ada prasangka," ucap dia.

Baca: Urgensi Pengesahan Revisi UU Antiterorisme Bagi BNPT

Rapat pembahasan revisi UU Antiterorisme sebelumnya dinilai trak transparan. Publik tak pernah tahu sejauh mana pembahasan yang sudah berlangsung dua tahun itu.

Keterbukaan dianggap penting agar masyarakat tahu siapa yang sebenarnya menghambat selesainya revisi UU Antiterorsme.

Selama ini, baik pemerintah maupun DPR saling tuding menghambat pengesahan revisi UU Antiterorisme. Bahkan tudingan sengaja menghambat mengarah pada fraksi tertentu.

"Apakah pemerintah, apakah DPR, apakah partai mana atau fraksi mana yang menghambat yang memutar-mutar revisi UU ini yang menggoreng enggak kelar-kelar," jelas eks Ketua Komisi III itu.

Baca: Definisi Terorisme Penyebab Revisi UU Antiterorisme Lambat

Ia menilai tak ada alasan bagi DPR maupun pemerintah berlarut-larut membahas itu. Nyawa warga negara bisa menjadi taruhan bila antipasi teror sangat lamban.

"Kita enggak bisa ditunda lagi. Tidak bisa main-main lagi. Bahwa UU ini harus selesai secepat-cepatnya karena taruhannya adalah nyawa rakyat bangsa kita sendiri," tegas Bamsoet.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri