revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  • Card 1 of 30
Nasional

Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah

Nur Azizah    •    21 Mei 2018 23:32

Anggota Panja RUU Terorisme Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan). Anggota Panja RUU Terorisme Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Jakarta: DPR RI dituding tak becus menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme. Pasalnya, sejak Februari 2016 revisi tersebut tak kunjung disahkan.

Anggota Panja RUU Terorisme Akbar Faisal menyebut lambannya pengesahan RUU Terorisme bukan di DPR, melainkan di pemerintah. Pemerintah belum satu suara soal RUU Terorisme.

"Kendalanya bukan di DPR, banyak yang menyalahkan DPR. Persoalannya ada di pemerintah. Tapi kelihatannya DPR yang tidak menyelesaikan," kata Faisal dalam program Primetime News, Metro TV, Jakarta Barat, Senin, 21 Mei 2018.

Baca juga: Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju

Menurut Faisal, RUU Terorisme terkendala pada pembahasan soal pelibatan TNI. Banyak pihak yang tak setuju TNI dimasukkan dalam penindakan.

"Saya agak tersipu juga ketika LSM HAM menolak pelibatan TNI," ungkapnya.

Poin itu jadi pembahasan krusial yang selalu diperdebatkan. Sebab dalam  RUU Terorisme, belum ada tolok ukur kapan TNI bisa ikut terlibat dalam masalah terorisme.

?Baca juga: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Kendati begitu, Faisal berharap RUU Terorisme rampung pada Rabu, 23 Mei 2018. Setelah itu, hasil revisi akan diparipurnakan pada Jumat, 25 Mei 2018.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme