revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme

Whisnu Mardiansyah    •    22 Mei 2018 00:46

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i. (Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah). Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i. (Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah).

Jakarta: Ketua Pansus revisi UU Terorisme Muhammad Syafii menyampaikan pemerintah sudah sepakat soal definisi terorisme. Namun, penolakan justru muncul dari Densus 88. 

Syafii menjelaskan DPR telah menerima rumusan definisi terorisme dari Panglima TNI baik itu di masa Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri, dan mantan Gubernur Lemhanas Profesor Muladi. 

Semua sepakat definisi terorisme itu ada tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulknan korban, merusak objek vital strategis, mengancam keamanan negara, dan punya tujuan politik.

"Itu semua satu suara tentang itu. Makanya kita heran kalau kemudian dalam rapat Pansus itu pihak Densus menolak. Ada apa?" kata Sayfii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.

Baca juga: Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah

Syafii mengatakan definisi terorisme untuk menghindari tindakan represif aparat. Harus ada batasan seseorang ditetapkan sebagai teroris. Penetapan seseorang teroris harus berdasarkan hukum bukan subjektif menurut aparat.

"Karena itu kita ingin ketat bahwa defiinisi terorisme selain ada tindak kejahatan, ada ketakutan masif, bisa menimbulkan korban dan bisa merusak objek vital strategis harus ada unsur mengganggu keamanan negara dan punya tujuan politik. Tanpa itu seseorang tidak bisa disebut teroris," jelasnya. 

Baca juga: DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme

Syafii membantah definisi teroris memasukkan unsur motif politik karena mempersempit ruang gerak aparat. Definisi teroris yang dimaksudkan semata agar aparat tak bebas menangkap orang. 

"Di negara hukum aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum itu sendiri," pungkasnya. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan