revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  • Card 1 of 30
Nasional

Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme

Whisnu Mardiansyah    •    22 Mei 2018 00:46

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i. (Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah). Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i. (Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah).

Jakarta: Ketua Pansus revisi UU Terorisme Muhammad Syafii menyampaikan pemerintah sudah sepakat soal definisi terorisme. Namun, penolakan justru muncul dari Densus 88. 

Syafii menjelaskan DPR telah menerima rumusan definisi terorisme dari Panglima TNI baik itu di masa Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri, dan mantan Gubernur Lemhanas Profesor Muladi. 

Semua sepakat definisi terorisme itu ada tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulknan korban, merusak objek vital strategis, mengancam keamanan negara, dan punya tujuan politik.

"Itu semua satu suara tentang itu. Makanya kita heran kalau kemudian dalam rapat Pansus itu pihak Densus menolak. Ada apa?" kata Sayfii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.

Baca juga: Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah

Syafii mengatakan definisi terorisme untuk menghindari tindakan represif aparat. Harus ada batasan seseorang ditetapkan sebagai teroris. Penetapan seseorang teroris harus berdasarkan hukum bukan subjektif menurut aparat.

"Karena itu kita ingin ketat bahwa defiinisi terorisme selain ada tindak kejahatan, ada ketakutan masif, bisa menimbulkan korban dan bisa merusak objek vital strategis harus ada unsur mengganggu keamanan negara dan punya tujuan politik. Tanpa itu seseorang tidak bisa disebut teroris," jelasnya. 

Baca juga: DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme

Syafii membantah definisi teroris memasukkan unsur motif politik karena mempersempit ruang gerak aparat. Definisi teroris yang dimaksudkan semata agar aparat tak bebas menangkap orang. 

"Di negara hukum aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum itu sendiri," pungkasnya. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme