revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Oase

Menyegerakan UU Antiterorisme

15 Mei 2018 08:28

Menyegerakan UU Antiterorisme Menyegerakan UU Antiterorisme

TEPAT hampir setahun lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pembahasan RUU Antiterorisme harus dipercepat.

Permintaan Presiden itu disampaikan tak lama setelah terjadi peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada 24 Mei 2017.

Namun, apa yang terjadi? Hingga setahun setelah itu, RUU Antiterorisme masih saja mentok.

Di atas kertas, pembahasan RUU untuk menggantikan UU Antiterorisme yang sudah berumur 15 tahun itu tetap menjadi prioritas di parlemen.

Akan tetapi, faktanya boleh dikatakan tak ada progres, mandek, bahkan ada kesan tak dianggap penting untuk secepatnya diselesaikan.

Di satu sisi pemerintah abai, di sisi yang lain DPR lalai.

Parahnya lagi, masyarakat turut lupa untuk terus mengingatkan.

Setiap kali hiruk pikuk pemberitaan tentang aksi terorisme berakhir, kita kembali teralihkan oleh isu-isu politik yang terus menjejali ruang publik.

Terlebih sepanjang setahun terakhir dominasi isu politik memang tak terbantahkan.

Isu terorisme seolah tenggelam dalam ketidaksadaran kita.

Akibatnya fatal, dalam ketidaksadaran kita itu, aksi terorisme kembali menghentak.

Rentetan teror nan biadab menyerang negeri ini. Dari insiden berdarah di Rutan Mako Brimob hingga gempuran bom-bom bunuh diri di Surabaya.

Korban terus berjatuhan ketika aturan yang semestinya bisa untuk menangkal dan menumpas aksi-aksi teror keji itu justru dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian.

Karena itu, kita harus mendukung desakan Presiden yang kemarin mengulang lagi permintaannya agar revisi UU Antiterorisme harus segera dirampungkan meskipun terlambat.

Itu permintaan kedua kali dari Presiden dalam jangka waktu satu tahun.

Sungguh tak elok bila para pembantunya di kabinet dan para anggota dewan yang terhormat di Senayan mengabaikan lagi permintaan itu hanya karena sulit bersepakat dalam beberapa hal.

Tanpa payung hukum yang mumpuni, negara selalu tertinggal beberapa langkah di belakang teroris yang setiap saat terus bermutasi dengan jaringan-jaringan barunya.

Tanpa perangkat hukum antiterorisme yang luar biasa kuat, terutama dalam hal pencegahan, pemberantasan terorisme hanya omong kosong karena aparat baru bisa bertindak setelah aksi teror terjadi dan korban telah berjatuhan.

Bagaimanapun, antisipasi dan deteksi ancaman teror harus dilakukan sangat dini.

Akar terorisme harus dibabat sebelum mereka sempat bertumbuh.

Seperti itulah spirit yang mestinya mendasari UU Antiterorisme yang baru nanti.

Revisi UU Antiterorisme harus menjadikan langkah pencegahan komprehensif sebagai prioritas penanggulangan.

Inti pembaruan undang-undang itu harus pada semangat memperkuat Polri dalam mengambil tindakan pencegahan dini, sambil mengakomodasi pelibatan semua unsur yang terkait, seperti intelijen, TNI, dan BNPT.

Tentunya pelibatan dalam batas-batas tertentu yang mesti disepakati.

Pemutakhiran UU Antiterorisme memang bukan satu-satunya solusi memberangus kejahatan kemanusiaan bernama terorisme dari Bumi Pertiwi.

Namun, setidaknya negara ini akan lebih kuat sekaligus lebih luwes melawan terorisme manakala aturan yang menaunginya tajam dan bertaji.

Kini publik berharap pada pemerintah dan DPR untuk segera bersepakat menyelesaikan semua hambatan dan ganjalan yang membuat pembahasan RUU Antiterorisme mandek.

Demi nyawa-nyawa anak bangsa yang menjadi korban kekejian teroris, atas nama generasi muda yang mesti dijauhkan dari paham dan virus terorisme, tidak bisa tidak, RUU Antiterorisme harus cepat dirampungkan.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri