revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Fungsi Interlijen Perlu Diperkuat Jika RUU Terorisme Disahkan

Whisnu Mardiansyah    •    16 Mei 2018 05:14

Ilustrasi - Medcom.id/ M Rizal Ilustrasi - Medcom.id/ M Rizal

Jakarta: Revisi Undang-Undang Terorisme memberi kewenangan kepada kepolisian menangkap pelaku terduga teroris dengan bukti permulaan dan unsur persiapan. Dari situ, dibutuhkan intelijen yang kuat mengumupulkan informasi. 

Anggota Pansus RUU Terorisme Nasir Djamil mengatakan, fungsi intelijen diperkuat, demi menghindari kriminalisasi penerapan pasal persiapan RUU Terorisme. Dibutuhkan informasi intelijen terpadu antar lembaga terkait seperti kepolisian, TNI, BIN dan BNPT.

"Dia merecanakan ini, dia sudah dibaiat diasosiasikan bagian dari jaringan terorisme ini. Karena itu fungsi-fungsi intelijen harus lebih kuat harus terpadu," jelas Nasir. 

Baca: Intelijen Militer Harus Dilibatkan Berantas Terorisme

Ia meminta setelah RUU ini disahkan, unit-unit intelijen tidak bekerja sendiri-sendiri. Informasi dari intelijen penting menentukan bukti persiapan dan percobaan seseorang akan melakukan tindak pidana terorisme. 

Pasal persiapan tindak terorisme diatur dalam pasal 15 drag RUU Terorisme per tanggal 16 Maret 2018. Pasal tersebut berbunyi :
                   
'Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A'

Anggota Pansus lainnya, Arsul Sani mengatakan, pasal ini memberikan kewenangan kepada polisi dalam mengantisipasi dini aksi terorisme. Semisal polisi bisa memproses hukum seseorang yang terbukti mengkuti pelatihan militer di luar negeri dan bergabung dengan kelompok teror bisa ditindak sepulangnya mereka ke tanah air. Hal yang tak bisa dilakukan polisi dengan UU yang ada saat ini. 

Baca: Revisi UU Dinilai tak Bisa Mencegah Idealisme Teroris

"Dia pulang ke Indonesia seperti Si Dita (pelaku teror Surabaya) itu dia tidak melakukan apa-apa, enggak bisa diproses hukum," jelas Arsul.

Arsul mewanti-wanti aparat kepolisian agar tak menggunakan pasal ini keliru. Polisi harus selektif dan akurat menerima informasi bukti permulaan dan persiapan seseorang melakukan tindakan aksi terorisme. 

"Jangan-jangan dia pernah ada di sana terus pulang kesini langsung dijadikan tersangka atau dipidana mesti ada  pemilahannya," pungkasnya.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan