revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur
  • Card 1 of 30
Nasional

Fungsi Interlijen Perlu Diperkuat Jika RUU Terorisme Disahkan

Whisnu Mardiansyah    •    16 Mei 2018 05:14

Ilustrasi - Medcom.id/ M Rizal Ilustrasi - Medcom.id/ M Rizal

Jakarta: Revisi Undang-Undang Terorisme memberi kewenangan kepada kepolisian menangkap pelaku terduga teroris dengan bukti permulaan dan unsur persiapan. Dari situ, dibutuhkan intelijen yang kuat mengumupulkan informasi. 

Anggota Pansus RUU Terorisme Nasir Djamil mengatakan, fungsi intelijen diperkuat, demi menghindari kriminalisasi penerapan pasal persiapan RUU Terorisme. Dibutuhkan informasi intelijen terpadu antar lembaga terkait seperti kepolisian, TNI, BIN dan BNPT.

"Dia merecanakan ini, dia sudah dibaiat diasosiasikan bagian dari jaringan terorisme ini. Karena itu fungsi-fungsi intelijen harus lebih kuat harus terpadu," jelas Nasir. 

Baca: Intelijen Militer Harus Dilibatkan Berantas Terorisme

Ia meminta setelah RUU ini disahkan, unit-unit intelijen tidak bekerja sendiri-sendiri. Informasi dari intelijen penting menentukan bukti persiapan dan percobaan seseorang akan melakukan tindak pidana terorisme. 

Pasal persiapan tindak terorisme diatur dalam pasal 15 drag RUU Terorisme per tanggal 16 Maret 2018. Pasal tersebut berbunyi :
                   
'Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A'

Anggota Pansus lainnya, Arsul Sani mengatakan, pasal ini memberikan kewenangan kepada polisi dalam mengantisipasi dini aksi terorisme. Semisal polisi bisa memproses hukum seseorang yang terbukti mengkuti pelatihan militer di luar negeri dan bergabung dengan kelompok teror bisa ditindak sepulangnya mereka ke tanah air. Hal yang tak bisa dilakukan polisi dengan UU yang ada saat ini. 

Baca: Revisi UU Dinilai tak Bisa Mencegah Idealisme Teroris

"Dia pulang ke Indonesia seperti Si Dita (pelaku teror Surabaya) itu dia tidak melakukan apa-apa, enggak bisa diproses hukum," jelas Arsul.

Arsul mewanti-wanti aparat kepolisian agar tak menggunakan pasal ini keliru. Polisi harus selektif dan akurat menerima informasi bukti permulaan dan persiapan seseorang melakukan tindakan aksi terorisme. 

"Jangan-jangan dia pernah ada di sana terus pulang kesini langsung dijadikan tersangka atau dipidana mesti ada  pemilahannya," pungkasnya.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur