revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran

Siti Yona Hukmana    •    20 Mei 2018 01:03

Ketua Formappi Lucius Karis. (Foto: Siti Yona Hukmana). Ketua Formappi Lucius Karis. (Foto: Siti Yona Hukmana).

Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak yakin Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme dapat disahkan menjadi UU sebelum Lebaran 2018. Sebab, menurutnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mengumbar janji yang tak ditepati.

"Saya sangat ragu. Tidak kali ini saja janji-janji manis dari DPR maupun pemerintah untuk mempercepat proses pembahasan legislasi itu dikatakan," kata Lucius di Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Mei 2018.

Komitmen DPR dinilai masih sangat rendah, terbukti dengan kelambatan parlemen menyelesaikan RUU Terorisme tersebut.

Selain itu, Lucius menilai janji DPR untuk menyelesaikan RUU itu sebelum lebaran hanya semata untuk menenangkan masyarakat. Meskipun demikian publik tidak mudah mempercayai janji-janji DPR tersebut.

"Kita tahu, banyak sekali masalah yang belum diakomodasi dalam UU ini (RUU Terorisme). RUU ini juga tidak mudah untuk dibicarakan. Apalagi dalam pembahasannya disangkutpautkan dengan politik," ungkapnya.

Dengan ikutnya campur tangan politik dalam pembahasan RUU itu, peneliti Formappi ini semakin yakin pengesahan RUU Terorisme menjadi UU akan memakan waktu lama. 

"Pasti akan sangat panjang pembahasannya. Ada sejumlah fraksi yang memanfaatkan momentum ini," ujarnya. 

Meskipun demikian, ia tetap berharap agar kerumitan ini cepat selesai. Ia juga mengharapkan DPR dan pemerintah bisa saling mendukung dalam pembahasan UU pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut.

"Kita tetap berharap UU ini cepat selesai. DPR dan pemerintah kita lihat mereka juga memikirkan bahwa terorisme ini kasus-kasus yang perlu juga penanganan khusus. Selain itu, waktu mereka 100 persen juga dipakai untuk menuntaskan RUU ini dalam waktu dekat," pungkasnya.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri