revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 23 Mei 2018 11:15
  1. Pengesahan Revisi UU Terorisme tak Perlu Didesak
  2. Perlindungan Publik Lebih Penting dari Motif Politik
  3. DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat dalam Pembahasan Revisi UU Terorisme
  4. Definisi Terorisme Dianggap Bukan Substansi Utama Revisi UU
  5. PPP Minta Polemik Definisi Revisi UU Terorisme Diakhiri
  6. PAN Sebut Definisi Terorisme Bisa Jadi Pasal Karet
  7. KSP: Pemerintah Jamin Lindungi Warga dari Teroris
  8. Agum Gumelar: Pegiat HAM Sebaiknya Berpihak Pada Rakyat Bukan Teroris
  9. Pemerintah Tak Bisa Menindak WNI yang Kembali dari Suriah
  10. Ketua DPR: Revisi UU Terorisme Siap Diketok Jumat
  11. Revisi UU Terorisme Diharapkan tak Diselipkan Pasal Transaksional
  12. Tidak akan Ada Kesepakatan antara Pemerintah & DPR soal RUU Teroris?
  13. Tikungan Terakhir Revisi UU Terorisme
  14. DPR: Definisi Terorisme Dimasukan ke UU karena Aspirasi Masyarakat
  15. RUU Terorisme Batal Masuk Paripurna Pekan Ini
  16. Wapres tak Khawatir Koopssusgab dan Polri Tumpang Tindih
  17. Polri Bantah Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  18. Densus Disebut Belum Sepakat Soal Definisi Terorisme
  19. Kapolri-Densus Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  20. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  21. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  22. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  23. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  24. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  25. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  26. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  27. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  28. Bersama Perangi Teror (6)
  29. Bersama Perangi Teror (5)
  30. Bersama Perangi Teror (4)
  • Card 1 of 30
Nasional

Intelijen Militer Harus Dilibatkan Berantas Terorisme

Arga sumantri    •    15 Mei 2018 17:00

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B Ponto. Foto: MI/M Irfan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B Ponto. Foto: MI/M Irfan

Jakarta: Intelijen militer harus dilibatkan dalam setiap pemberantasan terorisme. Alasannya, kata eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman B Ponto, operasi intelijen sudah menjadi makanan harian militer.

"Revisi UU (Terorisme) tak akan menyelesaikan persoalan terorisme," kata Soleman dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Menurut dia, operasi dan kegiatan intelijen adalah satu-satunya dan cara tertua di dunia untuk mengetahui isi kepala pelaku teroris. "Jadi, harus terus menerus didekati dengan pendekatan intelijen," katanya.

Dan militer, kata dia, punya banyak cara untuk melaksanakan kegiatan intelijen. "Di masa damai pun, TNI terus melakukan kegiatan intelijen. Agar saat perang, data sudah di tangan," katanya.

Ia melanjutkan, hidup matinya militer ada di tangan intelijen. "Tanpa intelijen, pertempuran tak pernah dimenangkan."

Ia mencontohkan bagaimana Presiden kedua RI Soeharto memberi tugas ganda kepada Benny Moerdani semasa dia berkuasa. "Intelijen dibutuhkan untuk membuat negara ini tenang," katanya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah melibatkan intelijen militer dalam setiap upaya membongkar sel teroris.

Baca: DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Terorisme

Ia juga meminta pemerintah memperkuat gerakan pencegahan. Menurutnya, rentetan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, Minggu dan Senin (13-14 Mei 2018), merupakan buah dari gagalnya deradikalisasi.

Walaupun 90 persen program pencegahan terorisme berhasil dilakukan, jika 10 persennya terjadi bom bunuh diri, program itu dikategorikan gagal.

"Kalau sudah ada bom, berarti sudah gagal pencegahannya," kata dia.

Dan yang bertanggung jawab terhadap program pencegahan ini, kata dia, adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"BNPT seharusnya bekerja keras melakukan pencegahan ini," kata dia.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 23 Mei 2018 11:15
  1. Pengesahan Revisi UU Terorisme tak Perlu Didesak
  2. Perlindungan Publik Lebih Penting dari Motif Politik
  3. DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat dalam Pembahasan Revisi UU Terorisme
  4. Definisi Terorisme Dianggap Bukan Substansi Utama Revisi UU
  5. PPP Minta Polemik Definisi Revisi UU Terorisme Diakhiri
  6. PAN Sebut Definisi Terorisme Bisa Jadi Pasal Karet
  7. KSP: Pemerintah Jamin Lindungi Warga dari Teroris
  8. Agum Gumelar: Pegiat HAM Sebaiknya Berpihak Pada Rakyat Bukan Teroris
  9. Pemerintah Tak Bisa Menindak WNI yang Kembali dari Suriah
  10. Ketua DPR: Revisi UU Terorisme Siap Diketok Jumat
  11. Revisi UU Terorisme Diharapkan tak Diselipkan Pasal Transaksional
  12. Tidak akan Ada Kesepakatan antara Pemerintah & DPR soal RUU Teroris?
  13. Tikungan Terakhir Revisi UU Terorisme
  14. DPR: Definisi Terorisme Dimasukan ke UU karena Aspirasi Masyarakat
  15. RUU Terorisme Batal Masuk Paripurna Pekan Ini
  16. Wapres tak Khawatir Koopssusgab dan Polri Tumpang Tindih
  17. Polri Bantah Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  18. Densus Disebut Belum Sepakat Soal Definisi Terorisme
  19. Kapolri-Densus Beda Pendapat soal RUU Terorisme
  20. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  21. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  22. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  23. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  24. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  25. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  26. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  27. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  28. Bersama Perangi Teror (6)
  29. Bersama Perangi Teror (5)
  30. Bersama Perangi Teror (4)