revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres

Whisnu Mardiansyah    •    22 Mei 2018 03:27

Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan). Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Jakarta: Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. PP diperlukan agar TNI lebih cepat bergerak dalam penindakan aksi teror. 

"UU TNI itu perlu dibikin PP. Karena sampai saat ini sudah 14 tahun, tugas sebagai alat pengamanan negara itu belum ada PP-nya," kata Supiadin di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018. 

Baca juga: Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju

Politisi Partai NasDem itu meminta PP itu sudah keluar dalam 100 hari pascarevisi UU Terorisme. Hal ini bertujuan agar TNI bergerak cepat dalam penanggulangan terorisme. 

"Kalau dia (pemerintah) dalam 100 hari enggak bisa buat PP penjabaran UU teroris ini, bukan salah kami. Memangnya UU itu begitu diserahkan langsung bisa operasional? Enggak," tegas Supiadin. 

Baca juga: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Untuk jangka panjangnya, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Untuk Perpres ditargetkan satu tahun.

"Perpres itu adalah bentuk keputusan politik antara pemerintah dan DPR. Kan tidak mungkin setiap ada kejadian teroris pemerintah ngomong ke DPR, gimana nih? Sementara pembunuhan terus berjalan. Nunggu. Makanya dibikin hitam dan putih Perpres," pungkasnya. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri