revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  • Card 1 of 30
Nasional

Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres

Whisnu Mardiansyah    •    22 Mei 2018 03:27

Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan). Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Jakarta: Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. PP diperlukan agar TNI lebih cepat bergerak dalam penindakan aksi teror. 

"UU TNI itu perlu dibikin PP. Karena sampai saat ini sudah 14 tahun, tugas sebagai alat pengamanan negara itu belum ada PP-nya," kata Supiadin di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018. 

Baca juga: Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju

Politisi Partai NasDem itu meminta PP itu sudah keluar dalam 100 hari pascarevisi UU Terorisme. Hal ini bertujuan agar TNI bergerak cepat dalam penanggulangan terorisme. 

"Kalau dia (pemerintah) dalam 100 hari enggak bisa buat PP penjabaran UU teroris ini, bukan salah kami. Memangnya UU itu begitu diserahkan langsung bisa operasional? Enggak," tegas Supiadin. 

Baca juga: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Untuk jangka panjangnya, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Untuk Perpres ditargetkan satu tahun.

"Perpres itu adalah bentuk keputusan politik antara pemerintah dan DPR. Kan tidak mungkin setiap ada kejadian teroris pemerintah ngomong ke DPR, gimana nih? Sementara pembunuhan terus berjalan. Nunggu. Makanya dibikin hitam dan putih Perpres," pungkasnya. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme