revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Menhan: Revisi UU Terorisme Sengaja Dihambat

M Sholahadhin Azhar    •    15 Mei 2018 08:28

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Medcom.id/ Sonya M Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Medcom.id/ Sonya M

Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) apabila revisi UU Terorisme tak kunjung diselesaikan.
Ryamizard memandang presiden memang perlu mengambil langkah tegas. 

"Yang penting untuk keselamatan bangsa. Untuk keselamatan bangsa kok dipersoalkan," kata Ryamizard di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018.

Ryamizard menuding mandeknya RUU Terorisme disengaja. Seharusnya, pihak-pihak terkait memikirkan keterdesakan revisi UU tersebut untuk segera disahkan. Ia tak mau melihat masyarakat menjadi korbam kekejian teroris.

"Bukan mentok (RUU), itu dimentok-mentokin. Harusnya UU apapun untuk kebaikan masyarakat harus disambut. Jangan dikaitkan dengan macam-macam," sebut Ryamizard.

Kendati demikiana, dirinya enggan menyebut pihak yang sengaja menghambat UU tersebut. Prinsipnya, baik DPR dan pemerintah seharusnya satu sikap dalam hal ini. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan perwakilan pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Terorisme. UU itu menjadi payung hukum aparat dalam menindak terduga terorisme meski yang bersangkutan belum melakukan aksi.

"Kalau sampai Juni di akhir masa sidang tidak diselesaikan, maka saya akan mengeluarkan Perppu," kata Jokowi.

Adapun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah bertemu perwakilan DPR dan partai politik pendukung pemerintah terkait revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia menyebut pembahasan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini telah memakan waktu dua tahun di parlemen. Pun demikian, Wiranto menjamin, pemerintah dan DPR telah sepakat menyelesaikan pembahasan dalam waktu dekat.

"Sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan," kata Wiranto.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri