revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Fadli Sangsi Percepatan Revisi UU Terorisme Melenyapkan Teroris

Whisnu Mardiansyah    •    15 Mei 2018 19:57

Wakil Ketua DPR Fadli Zon/MI/Susanto Wakil Ketua DPR Fadli Zon/MI/Susanto

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai aksi teror di Surabaya sama sekali tak berkaitan dengan mandeknya pembahasan revisi UU tentang Terrorisme. Rampungnya revisi UU tersebut dianggap tak bisa mengikis jumlah teroris.

"Terus apakah nanti kalau sudah ada UU disahkan tidak ada lagi teroris?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Fadli menuding pihak-pihak yang menganggap munculnya teror karena UU tak mengakomodasi tindak pencegahan, keliru. Polisi sudah memilki landasan hukum pemberantasan terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Bukan terorisme ini terjadi karena UU-nya belum selesai. Ini otaknya dimana? Terorisme ini adalah kejahatan extraordinary yang harus kita hadapi bersama. Undang-Undangnya sudah ada," beber Fadli.

Baca: Lagi, Empat Terduga Teroris Ditangkap di Jatim

Politikus Partai Gerindra itu justru menuding pemerintah gagal memberikan rasa aman terhadap warga negara. Pemerintah tak seharusnya mengancam menerbitkan Perppu.

"Saya kira ini cara berpikir kita harus kita benahi lah. Pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya terkait rentetan aksi teror di Surabaya," ucap dia.

Desakan mempercepat pembahasan revisi UU tentang Terorisme datang dari berbagai pihak. Teror beruntun yang terjadi dianggap cukup mendorong percepatan pengesahan.

Baca: Eks Kepala BAIS Petakan 9 Pemicu Aksi Teror

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memandang aparat perlu diberi keleluasaan agar kejadian serupa tak terulang.  Aparat harus harus bergerak cepat. Sayangnya, pencegahan tersandung UU yang tak memungkinkan polisi menindak terduga teroris.

"Kita baru bisa bertindak kalau mereka melakukan aksi atau jelas ada barang bukti. Nah, kita ingin lebih dari itu. Salah satunya, misalnya institusi menetapkan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) organisasi teroris. Setelah itu ada pasal yang tergabung dalam organisasi teroris dapat dilakukan proses pidana," jelas Tito di Mapolda Jatim, Minggu, 13 Mei 2018.

Baca: Terjadi Baku Tembak Teroris dan Densus 88 di Surabaya

Teror terjadi di sejumlah titik sejak pekan lalu. Aksi diawali dengan perlawanan narapidana terorisme di rumah tahanan cabang Salemba, Mako Brimob, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Peristiwa itu menggugurkan lima polisi dan satu narapidana teroris.

Polisi berhasil menumpas serangan itu dengan pendekatan lunak pada Kamis, 10 Mei 2018. Sebanyak 155 narapidana terorisme menyerah.

Baca: Satu Terduga Teroris Tewas Dalam Baku Tembak

Minggu 13 Mei 2018, publik dikagetkanserangan teror di Surabaya. Tiga gereja dibom satu keluarga terduga teroris. Belasan orang tewas dan puluhan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pada malam hari, ledakan juga pecah di dua titik di Sidoarjo, Jawa Timur.

Senin, 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Bom terlihat dibawa kendaraan roda dua. Pengebom meledakkan bom ketika polisi memberhentikan kendaraan mereka yang mencoba memasuki gerbang gedung.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan