revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur
  • Card 1 of 30
Nasional

Fadli Sangsi Percepatan Revisi UU Terorisme Melenyapkan Teroris

Whisnu Mardiansyah    •    15 Mei 2018 19:57

Wakil Ketua DPR Fadli Zon/MI/Susanto Wakil Ketua DPR Fadli Zon/MI/Susanto

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai aksi teror di Surabaya sama sekali tak berkaitan dengan mandeknya pembahasan revisi UU tentang Terrorisme. Rampungnya revisi UU tersebut dianggap tak bisa mengikis jumlah teroris.

"Terus apakah nanti kalau sudah ada UU disahkan tidak ada lagi teroris?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Fadli menuding pihak-pihak yang menganggap munculnya teror karena UU tak mengakomodasi tindak pencegahan, keliru. Polisi sudah memilki landasan hukum pemberantasan terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Bukan terorisme ini terjadi karena UU-nya belum selesai. Ini otaknya dimana? Terorisme ini adalah kejahatan extraordinary yang harus kita hadapi bersama. Undang-Undangnya sudah ada," beber Fadli.

Baca: Lagi, Empat Terduga Teroris Ditangkap di Jatim

Politikus Partai Gerindra itu justru menuding pemerintah gagal memberikan rasa aman terhadap warga negara. Pemerintah tak seharusnya mengancam menerbitkan Perppu.

"Saya kira ini cara berpikir kita harus kita benahi lah. Pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya terkait rentetan aksi teror di Surabaya," ucap dia.

Desakan mempercepat pembahasan revisi UU tentang Terorisme datang dari berbagai pihak. Teror beruntun yang terjadi dianggap cukup mendorong percepatan pengesahan.

Baca: Eks Kepala BAIS Petakan 9 Pemicu Aksi Teror

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memandang aparat perlu diberi keleluasaan agar kejadian serupa tak terulang.  Aparat harus harus bergerak cepat. Sayangnya, pencegahan tersandung UU yang tak memungkinkan polisi menindak terduga teroris.

"Kita baru bisa bertindak kalau mereka melakukan aksi atau jelas ada barang bukti. Nah, kita ingin lebih dari itu. Salah satunya, misalnya institusi menetapkan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) organisasi teroris. Setelah itu ada pasal yang tergabung dalam organisasi teroris dapat dilakukan proses pidana," jelas Tito di Mapolda Jatim, Minggu, 13 Mei 2018.

Baca: Terjadi Baku Tembak Teroris dan Densus 88 di Surabaya

Teror terjadi di sejumlah titik sejak pekan lalu. Aksi diawali dengan perlawanan narapidana terorisme di rumah tahanan cabang Salemba, Mako Brimob, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Peristiwa itu menggugurkan lima polisi dan satu narapidana teroris.

Polisi berhasil menumpas serangan itu dengan pendekatan lunak pada Kamis, 10 Mei 2018. Sebanyak 155 narapidana terorisme menyerah.

Baca: Satu Terduga Teroris Tewas Dalam Baku Tembak

Minggu 13 Mei 2018, publik dikagetkanserangan teror di Surabaya. Tiga gereja dibom satu keluarga terduga teroris. Belasan orang tewas dan puluhan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pada malam hari, ledakan juga pecah di dua titik di Sidoarjo, Jawa Timur.

Senin, 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Bom terlihat dibawa kendaraan roda dua. Pengebom meledakkan bom ketika polisi memberhentikan kendaraan mereka yang mencoba memasuki gerbang gedung.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur