revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Revisi UU Terorisme Diharapkan tak Diselipkan Pasal Transaksional

Faisal Abdalla    •    22 Mei 2018 20:22

Ilustrasi. Medcom.id/Rakhmat Riyandi Ilustrasi. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Jakarta: Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme rencananya akan dibahas DPR mulai 23 Mei dan disahkan pada 25 Mei mendatang. RUU tersebut diharapkan tak diselipkan pasal-pasal transaksional. 

Hal itu disampaikan Ketua SETARA Institute Hendardi saat diskusi bertema menguak fakta aktual radikalisme dan terorisme, yang digelar di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. 

"Pembahasan dan pengesahan RUU Antiterorisme adalah tugas kemanusiaan, bukan arena politik di mana para aktor berebut kewenangan dan kekuasaan," kata Hendardi, Selasa, 22 Mei 2018. 

Hendardi menilai perdebatan antara pemerintah dan DPR, khsusunya terkait dengan definisi terorisme dan pelibatan TNI menjadikan pembahasan RUU tersebut berlarut-larut. Dia menilai materi definisi terorisme seharusnya disusun dengan mengedepankan pembatasan rasional dan seminimal mungkin memberikan legitimasi pada aksi terorisme. 

"Pemaksaan definisi terorisme yang mensyaratkan adanya motif politik dalam setiap tindakan terorisme sesungguhnya memberi ruang bebas dan melegitimasi tindakan teror yang umumnya tak selalu bermotif politik kekuasaan," tutur dia. 

Lebih lanjut lagi, ia menilai pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme bisa dibenarkan selama patuh dalam ketentuan pasal 7 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Untuk itu ia berharap sidang pembahasan RUU tersebut  berjalan terbuka. 

"Sehingga akuntabilitas proses legislasi bisa dipertanggungjawabkan," tandas Hendardi.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan