revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 26 Mei 2018 17:11
  1. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  2. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  3. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  4. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  5. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  6. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  7. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  8. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  9. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  10. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  11. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  12. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  13. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  14. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  15. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  16. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Atur Perlindungan Terduga Pelaku
  18. Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
  19. Peran BNPT Diperkuat
  20. Pemerintah Wajib Konsultasi ke DPR untuk Perpres Terorisme
  21. Kewenangan Baru Polri Melawan Terorisme
  22. Ini Pasal Baru untuk Pencegahan Terorisme
  23. WNI Gabung ISIS Terancam Pidana dan Pencabutan Paspor
  24. Ancaman Pidana Teroris Libatkan Anak Ditambah Sepertiga
  25. Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana
  26. Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri
  27. Tindak Lanjut UU Antiterorisme di Tangan Pemerintah
  28. DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU
  29. UU Antiterorisme Fasilitasi Korban Terorisme
  30. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci
  • Card 1 of 30
Nasional

Ketua DPR Pastikan Revisi UU Terorisme Disahkan Mei

Fachri Audhia Hafiez    •    14 Mei 2018 23:00

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dok. DPR Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dok. DPR

Surabaya: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan RUU Teorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR ini. Pemerintah diminta satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU terorisme di DPR.

"Kami di DPR RI menegaskan siap untuk ketok palu di bulan Mei ini. Tinggal pemerintah menyelesaikan masalah di internalnya agar satu suara dalam menyikapi revisi UU anti terorisme ini,” ujar Bamsoet dalam keterangan resminya di Mapolretabes, Senin, 14 Mei 2018.

Bamsoet datang ke Mapolrestabes Surabaya bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, Wakil ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa. 

Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI juga hadir antara lain Herman Hery, Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Wihadi dari Fraksi Gerindra dan Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem.

Sesampainya di lokasi, rombongan langsung mengadakan rapat dengan Kapolri, Kapolda Jawa Timur, Kakor Brimob dan jajaran lainnya di Mapolrestabes Surabaya.

Bamsoet meminta aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya harus mampu bertindak tegas tanpa takut melanggar hak asasi manusia (HAM). 

"Aparat kepolisian harus menyusup masuk ke dalam sel-sel kelompok teroris, Tanpa menunggu teroris melancarkan aksi teror, aparat kepolisian bisa langsung menangkap dan memeriksa jika dirasa ada dugaan kuat dan bukti yang cukup," tegas Politikus Golkar ini.

Menurut Bamsoet, kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan. Bila ada pilihan antara HAM atau menyelamatkan masyarakat, bangsa  dan negara, dia akan memilih menyelamatan masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 

"Soal HAM, kita bahas kemudian. Terbukti  kita proses hukum, tidak terbukti dilepaskan. Jangan kasih ruang bagi teroris untuk berlindung dibalik nama HAM,” ucap Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah tidak ragu menutup situs maupun konten yang bermuatan radikal. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Kapolri, para teroris memanfaatkan media sosial online untuk merakit bom.  

“Pemerintah jangan takut untuk meminta provider maupun penyedia layanan platform digital menutup situs maupun konten yang bermuatan radikal. Jika provider maupun platform digital lambat menutup, kita bisa paksa. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengajak semua pihak meningkatkan kewaspadaan. Jaga diri, keluarga, maupun lingkungan sekitar terhadap ideologi radikal dan ekstrim yang dibawa oleh orang-orang tak bermoral. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama juga diharapkan ikut ambil peran dalam menjaga keteduhan di masyarakat.

"Masyarakat kita sangat heterogen dan kental dengan ketaatan terhadap tokoh maupun pemuka agama. Saya mengajak untuk menciptakan keteduhan dan keharmonisan. Para tokoh dan pemuka agama harus mencerahkan umatnya agar tak termakan isu yang dapat memecah bangsa maupun mengganggu kedamaian di Indonesia," tutur dia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua dari kiri) bersama rombongan anggota DPR menjenguk korban teror bom di Surabaya, Jawa Timur.

Usai dari Mapolrestabes Surabaya, Bamsoet dan rombongan melanjutkan perjalanan menjenguk korban di RS Bhayangkara Surabaya. Duka mendalam disampaikan saat melihat anak pelaku teror yang masih kecil tergeletak tak berdaya di rumah sakit karena dipaksa ikut orang tuanya melakukan tindakan bom bunuh diri.

"Doa saya bersama para korban, termasuk  empat anak pelaku yang masih anak-anak yang berhasil diselamatan aparat. Saya yakin para korban akan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah, di masa mendatang tak ada lagi saudara kita yang menjadi korban," kata Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, untuk menyudahi kebiadaban para teroris. Memberikan pendidikan dan masa depan bagi anak-anak pelaku teroris yang berhasil diselamatkan menjadi tugas setiap warga negara.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mengutuk tindakan pelaku teror yang melibatkan anak dalam melakukan aksinya. 

“Sangat biadab dan tak berprikemanusiaan mereka yang malakukan hal demikian (bom bunuh diri). Apalagi anak-anak sampai harus menjadi korban brutal orang tuanya."

"Sedih melihat kejadian di negeri tercinta kita ini. Semoga badai cepat berlalu dan semua kembali normal,” kata Sahroni.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 26 Mei 2018 17:11
  1. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  2. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  3. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  4. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  5. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  6. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  7. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  8. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  9. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  10. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  11. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  12. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  13. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  14. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  15. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  16. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Atur Perlindungan Terduga Pelaku
  18. Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
  19. Peran BNPT Diperkuat
  20. Pemerintah Wajib Konsultasi ke DPR untuk Perpres Terorisme
  21. Kewenangan Baru Polri Melawan Terorisme
  22. Ini Pasal Baru untuk Pencegahan Terorisme
  23. WNI Gabung ISIS Terancam Pidana dan Pencabutan Paspor
  24. Ancaman Pidana Teroris Libatkan Anak Ditambah Sepertiga
  25. Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana
  26. Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri
  27. Tindak Lanjut UU Antiterorisme di Tangan Pemerintah
  28. DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU
  29. UU Antiterorisme Fasilitasi Korban Terorisme
  30. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci