revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Pemerintah Diminta Pertegas Definisi Terorisme dalam UU

Whisnu Mardiansyah    •    15 Mei 2018 04:20

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (Foto: Dok. DPR) Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (Foto: Dok. DPR)

Jakarta: Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii kokoh mengatakan bahwa pemerintah harus memasukkan definisi terorisme dalam rancangan draf revisi undang-undang terorisme. Hal itu bertujuan agar pemerintah memiliki logika hukum yang kuat dalam menetapkan seseorang sebagai teroris. 

"Pemerintah tiba-tiba tidak setuju ada definisi. Kita kemudian tetap bertahan karena tidak ada logikanya. Kita persoalkan terorisme padahal kita tidak tahu terorisme siapa," kata Syafii saat dihubungi wartawan, Senin,14 Mei 2018.

Imbasnya waktu pembahasan RUU Terorisme kembali tertunda. Usulan definisi terorisme yang diajukan pemerintah tanpa menyertakan unsur motif dan tujuan politik aksi terorisme. 

Padahal, DPR mengajukan enam unsur suatu tindakan bisa dikatakan aksi terorisme. Di antaranya, adanya tindak kejahatan, tindakan itu menimbulkan teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis serta ada motif dan tujuan politik.

Syafii mengatakan tindakan teror tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Dibutuhkan definisi dan rujukan khusus mengatur kejahatan luar biasa ini. 

"Pemerintah mengatakan biar aparat yang menentukan meraka itu teroris atau bukan. Kita ingin ingatkan, di negara hukum, aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum," jelas Syafii.

Ketika definisi terorisme ini masih belum diatur, pemerintah tak bisa serampangan mencap seseorang sebagai teroris. 

"Sebenarnya itu kesalahan yang sangat besar ketika kemudian pemerintah atau aparat menuduh orang itu teroris," ujar dia. 

Berkaca dari berbagai kelompok teror di dunia, semuanya memiliki maksud dan tujuan politik dibalik setiap aksinya, tidak bisa tindak pidana biasa aparat langsung mengkategorikan sebagai aksi terorisme.

"Intinya ingin mengubah haluan negara atau merebut kekuasaan, atau merubah ideologi, yang jelas ada motif dan tujuan. Tidak sekedar tindak pidana biasa," pungkas dia.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan