revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 26 Mei 2018 17:11
  1. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  2. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  3. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  4. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  5. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  6. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  7. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  8. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  9. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  10. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  11. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  12. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  13. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  14. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  15. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  16. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Atur Perlindungan Terduga Pelaku
  18. Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
  19. Peran BNPT Diperkuat
  20. Pemerintah Wajib Konsultasi ke DPR untuk Perpres Terorisme
  21. Kewenangan Baru Polri Melawan Terorisme
  22. Ini Pasal Baru untuk Pencegahan Terorisme
  23. WNI Gabung ISIS Terancam Pidana dan Pencabutan Paspor
  24. Ancaman Pidana Teroris Libatkan Anak Ditambah Sepertiga
  25. Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana
  26. Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri
  27. Tindak Lanjut UU Antiterorisme di Tangan Pemerintah
  28. DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU
  29. UU Antiterorisme Fasilitasi Korban Terorisme
  30. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci
  • Card 1 of 30
Nasional

Pemerintah Diminta Pertegas Definisi Terorisme dalam UU

Whisnu Mardiansyah    •    15 Mei 2018 04:20

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (Foto: Dok. DPR) Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (Foto: Dok. DPR)

Jakarta: Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii kokoh mengatakan bahwa pemerintah harus memasukkan definisi terorisme dalam rancangan draf revisi undang-undang terorisme. Hal itu bertujuan agar pemerintah memiliki logika hukum yang kuat dalam menetapkan seseorang sebagai teroris. 

"Pemerintah tiba-tiba tidak setuju ada definisi. Kita kemudian tetap bertahan karena tidak ada logikanya. Kita persoalkan terorisme padahal kita tidak tahu terorisme siapa," kata Syafii saat dihubungi wartawan, Senin,14 Mei 2018.

Imbasnya waktu pembahasan RUU Terorisme kembali tertunda. Usulan definisi terorisme yang diajukan pemerintah tanpa menyertakan unsur motif dan tujuan politik aksi terorisme. 

Padahal, DPR mengajukan enam unsur suatu tindakan bisa dikatakan aksi terorisme. Di antaranya, adanya tindak kejahatan, tindakan itu menimbulkan teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis serta ada motif dan tujuan politik.

Syafii mengatakan tindakan teror tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Dibutuhkan definisi dan rujukan khusus mengatur kejahatan luar biasa ini. 

"Pemerintah mengatakan biar aparat yang menentukan meraka itu teroris atau bukan. Kita ingin ingatkan, di negara hukum, aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum," jelas Syafii.

Ketika definisi terorisme ini masih belum diatur, pemerintah tak bisa serampangan mencap seseorang sebagai teroris. 

"Sebenarnya itu kesalahan yang sangat besar ketika kemudian pemerintah atau aparat menuduh orang itu teroris," ujar dia. 

Berkaca dari berbagai kelompok teror di dunia, semuanya memiliki maksud dan tujuan politik dibalik setiap aksinya, tidak bisa tindak pidana biasa aparat langsung mengkategorikan sebagai aksi terorisme.

"Intinya ingin mengubah haluan negara atau merebut kekuasaan, atau merubah ideologi, yang jelas ada motif dan tujuan. Tidak sekedar tindak pidana biasa," pungkas dia.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 26 Mei 2018 17:11
  1. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  2. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  3. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  4. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  5. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  6. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  7. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  8. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  9. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  10. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  11. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  12. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  13. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  14. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  15. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  16. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Atur Perlindungan Terduga Pelaku
  18. Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
  19. Peran BNPT Diperkuat
  20. Pemerintah Wajib Konsultasi ke DPR untuk Perpres Terorisme
  21. Kewenangan Baru Polri Melawan Terorisme
  22. Ini Pasal Baru untuk Pencegahan Terorisme
  23. WNI Gabung ISIS Terancam Pidana dan Pencabutan Paspor
  24. Ancaman Pidana Teroris Libatkan Anak Ditambah Sepertiga
  25. Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana
  26. Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri
  27. Tindak Lanjut UU Antiterorisme di Tangan Pemerintah
  28. DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU
  29. UU Antiterorisme Fasilitasi Korban Terorisme
  30. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci